Peran LPMP Dalam Ujian Nasional 2018 Diperluas Pemindaian LJUN SMK dan SMA Sederajat Dilakukan LPMP

Salah satu prinsip pelaksanaan Ujian Nasional (UN) adalah pelaksanaannya yang dilakukan oleh lembaga independen. Dari segi tata kelola yang baik, pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) juga harus dilakukan oleh lembaga independen. Mulai tahun 2018, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dilibatkan dalam pemindaian LJUN SMA/MA dan SMK/MAK karena sifatnya yang independen.

Demikian arahan Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada peserta rapat koordinasi pemindaian hasil Ujian Nasional di Jakarta (21-13/3/2018). Acara yang diselenggarakan oleh Puspendik ini diikuti perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pustekkom, dan Direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Menurut Kepala Balitbang, penglibatan LPMP dalam pemindaian LJUN telah dibahas bersama BSNP dan ditetapkan dalam POS Penyelenggaraan UN tahun 2018. Sedangkan pemindaian LJUN untuk jenjang SMP sederajat serta Paket B dan Paket C, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

“LPMP memiliki fungsi kepanjangan kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, LPMP sebagai wakil Kemdikbud di daerah. Langkah pertama LPMP sebagai kepanjangan kewenangan kementerian adalah dengan memperluas kewenangan LPMP dalam pelaksanaan asesmen. Kedepan, LPMP juga akan menjadi patner Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M)”, ucap Totok.

Lebih lanjut Totok Suprayitno mengatakan hasil UN digunakan untuk proses refleksi dan diagnose dini untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan nasional. “Pada saat UN tidak lagi menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, maka UN menjadi alat refleksi dan deteksi dini untuk perbaikan mutu pendidikan”, ujar Kepala Balitbang seraya menambahkan sebagai alat deteksi, proses persiapan dan pelaksanaan UN tidak mesti diberitakan secara besar-besaran di media masa.

Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan arahan kepada peserta rapat koordinasi pemindaian hasil Ujian Nasional di Jakarta (21-13/3/2018).

Sementara itu Bambang Suryadi Ketua BSNP sebagai nara sumber mengatakan bahwa kerja sama antara LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan UN perlu ditingkatkan. Peralihan tugas pemindaian LJUN dari Dinas Pendidikan Provinsi ke LPMP tidak mudah, sebab ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di LPMP.

“Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di LPMP bisa diatasi jika ada kerja sama dan sinergi antara LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi. Bentuk kerja sama ini bisa dilakukan dalam penggunaan alat pemindaian dan berbagi pengalaman”, ucap Bambang.

Sebagaimana kita ketahui, UN jenjang SMK/MAK akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 April 2018, sedangkan UN jenjang SMA/MA sederajat akan dilaksanakan pada tangal 9-12 April 2018. Moda utama pelaksanaan UN tahun 2018 adalah dengan berbasis komputer. Ada 16 provinsi yang sudah menerapkan UNBK seratus persen untuk jenjang SMA/MA dan 17 provinsi untuk jenjang SMK/MAK. Dengan demikain, tugas pemindaian LJUN  yang dilakukan oleh LPMP sudah berkurang. Namun demikian, kecepatan dan akurasi kerja dalam pemindaian LJUN tetap harus diperhatikan. (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *