Ditjen. Bimas Hindu, Balitbang, dan BSNP Bahas Penerbitan Ijazah

Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan dimulai pada akhir bulan Maret ini, berbagai persiapan telah dilakukan. Salah satunya adalah rapat koordinasi terkait dengan kewenangan pelaksanaan UN oleh satuan pendidikan yang belum terakreditasi dan implikasinya terhadap penerbitan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) dan ijazah. Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada hari Rabu (13/3/2019) di Jakarta. Selain Ditjen Bimas Hindu, turut hadir dalam acara ini utusan dari Ditjen Bimas Kristen, Bimas Katholik, dan Bimas Buddha.

Menurut I Wayan Budha Direktur Pendidikan Hindu, pada tahun ini ada satu sekolah yang di bawah pembinaan Bimas Hindu akan mengikuti UN. “Mulai tahun ini, ada satu sekolah yaitu Utama Widya Pasraman Ganesa Parwati (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA) yang akan mengikuti UN. Karena ini pertama kali, maka kami ingin mendapat penjelasan tentang kebijakan UN dan penerbitan SHUN dan ijazah”, ucap Direktur Pendidikan Hindu. 

Peserta rapat koordinasi berpose bersama setelah membahas kewenangan penerbitan ijazah sebagai bukti kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama, di Jakarta (13/3/2019).

Mengingat status sekolah ini belum terakreditasi, tambah I Wayan Budha, sekolah ini akan menginduk ke sekolah lain yang lokasinya tidak jauh dari sekolah asal di daerah Banyuwangi. Adapun moda yang digunakan adalah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dengan jumlah peserta UN sebanyak 14 orang.

Bambang Suryadi Ketua BSNP menyampaikan bahwa kebijakan UN tahun 2019 secara umum tidak jauh berbeda dengan kebijakan UN tahun 2018. Terkait dengan ijazah sebagai bukti kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, ijazah diterbitkan oleh masing-masing satuan pendidikan, baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum.

“Ijazah diterbitkan oleh masing-masing satuan pendidikan, baik untuk sekolah yang sudah terakreditasi maupun yang belum. Sebab kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan”, ucap Bambang.

Adapun Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) diterbitkan oleh Panitia UN Tingkat Pusat, tanpa ada tanda tangan basah, tetapi ada sistem keamanan dalam bentuk barcode. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi keterlambatan penerbitan SHUN.

Sementara itu Wedy Prahoro yang mewakili Balitbang Kemendikbud mengatakan bahwa telah terbit Peraturan Kepala Balitbang Nomor 31/H/EP/ 2018 tentang ijazah yang merupakan penjabaran dari Permendikbud nomor 14/2017 tentang ijazah. Perkabalitbang ini mengatur tentang apa yang harus ditulis di dalam ijazah, sedangkan pedoman teknis tentang spesifikasi ijazah diterbitkan oleh masing-masing Direktorat Pembina di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagaimana dengan ijazah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama? Menurut Ketua BSNP, Ditjen Bimas Hindu bisa menerbitkan Peraturan Dirjen yang mengatur tentang penerbitan ijazah dengan melakukan adaptasi terhadap Perkabalitbang tersebut. Sebab Perkabalitbang hanya mengatur satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *