USBN untuk SPK: Siapa Takut?

Jakarta – Pada tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan dengan mewajibkan peserta didik pada jenjang SD/MI untuk mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 ini juga berlaku bagi peserta didik SD pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).  

Namun demikian, beberapa SPK berbeda pendapat dalam menyikapi kebijakan tersebut. Ada yang mendukung penuh dengan alasan USBN sebagai instrumen untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sebaliknya, ada juga SPK yang belum bisa menerima dengan sepenuh hati dengan alasan mereka menerapkan kurikulum yang berbeda dari kurikulum nasional, seperti kurikulum dari Cambridge, Oxford, atau International Baccalaureate. Selain kurikulum yang diterapkan berbeda, kalender akademik di SPK juga tidak sama dengan kalender akademik nasional.

Dualisme dalam menyikapi USBN tersebut nampak dalam acara Konvensi Nasional III Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia (PSSI) yang mengusung tema “Melangkah Bersama Membangun Bangsa” pada tanggal 9-10 Maret 2018 di Tangerang Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BSNP Bambang Suryadi menjadi nara sumber untuk menyampaikan ekosistem pendidikan berbasis standar serta kebijakan USBN dan Ujian Nasional (UN).

“Apakah USBN masih diperlukan untuk SPK?”, tanya Bambang kepada peserta konvensi di ruang teater Sekolah Global Jaya, Sabtu (10/3/2018).

“Tidak”, jawab sebagian dari peserta dengan suara lantang, sementara peserta lain diam tanpa mengiyakan atau menafikannya.  

Menyikapi jawaban tersebut, Bambang menjelaskan bahwa keberadaan SKP dalam sistem pendidikan nasional merupakan sub-sistem pendidikan nasional yang terikat dengan standar nasional pendidikan. Salah satu standar nasional pendidikan adalah standar penilaian.

“Dalam standar penilaian ada tiga jenis penilaian, yaitu penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional”, jelasnya seraya menegaskan USBN bagi SPK perlu disikapi dengan positif dan optimis, tidak perlu takut.

USBN, tambah Bambang, merupakan penilaian oleh satuan pendidikan. Namun, untuk meningkatkan kualitas penilaian, pemerintah memberikan standar dalam bentuk kisi-kisi ujian dan soal dari pusat sebanyak 20-25 persen pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan 75-80 persen lagi, soal disusun oleh guru dari masing-masing satuan pendidikan yang dikonsolidasikan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pada jenjang SD ada tiga mata pelajaran yang diujikan dalam USBN, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan  Alam (IPA).

Terkait dengan keterbatasan kemampuan berbahasa Indonesia bagi peserta didik WNI pada SPK sehingga dikhawatirkan mereka kurang mampu menjawab soal dengan baik, Ketua BSNP menyatakan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia sangat erat dengan sikap nasionalisme.

“Kemampuan berbahasa Indonesia ini merupakan tuntutan kompetensi dalam komunikasi dengan bahasa nasional bagi setiap warga negara. Melalui bahasa Indonesia, kita ingin menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik” ujar Bambang.

Sementara itu peserta didik  WNI pada SMP dan SMA SPK tidak wajib mengikuti USBN, tetapi mereka wajib mengikuti UN.  Ada empat mata pelajaran yang diujikan pada jenjang SMP, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Sedangkan mata pelajaran yang diujikan dalam UN SMA adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran pilihan sesuai dengan peminatan siswa.

Para pengurus PSSI periode 2017-2020 berpose bersama setelah Ketua Umum PSSI Haifa Segeir (palilng kanan) membacakan laporan kegiatan tahunan pada hari kedua Konvensi Nasoional III di Tangerang Selatan (9-10/3/2018).

Konvensi Nasional III PSSI tersebut secara resmi dibuka oleh Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada hari Jumat (9/3/2018). Dalam sambutannya Hamid berpesan SPK supaya terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan tetap mengikuti peraturan yang ada.

“Sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan nasional, SPK dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan tetap mengikuti peraturan yang ada”, ucap Hamid sebagaimana dituturkan kembali oleh panitia konvensi nasional III PSSI.

Menyadari adanya beberapa permasalahan internal SPK dalam kaitannya dengan layanan dari dinas pendidikan setempat, Hamid berharap supaya semua permasalahan tersebut diidentifikasi dan dicari alternatif solusinya untuk dibahas lebih lanjut bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas pendidikan. Diantara permasalahan SPK yang sempat mencuat dalam konvensi nasional kali ini adalah masalah akreditasi, komunikasi dengan dinas pendidikan, pendataan dan pelaporan di Dapodik.

Turut hadir sebagai nara sumber dalam acara konvensi nasional ini adalah Chatarina Muliana Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Capri Anjaya Anggota BAN S/M periode 2018-2022, dan David J. Hornby Kepala Sekolah Global Jaya. (BS)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *