Jusuf Kalla Standar Sebagai Tolok Ukur dan Acuan Mutu Pendidikan Nasional

Jusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan sambutannya kepada peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Sawangan, Depok (5-8/2/2018). Tema RNPK tahun ini adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan

Jakarta – Kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNKP) tahun 2018 memberikan inspirasi dan menggugah para peserta untuk melakukan refleksi terhadap praksis pendidikan yang selama ini berlangsung. Jusuf Kalla mengupas berbagai isu pendidikan nasional, diantaranya pentingnya standar pendidikan nasional, isu anggaran pendidikan, pendidikan gratis, kompetensi siswa dan guru, dan perubahan kurikulum.

Menurut Jusuf Kalla, bicara pendidikan berarti kita bicara masa depan, bukan masa lalu. Dalam masa depan akan timbul persaingan antar orang, daerah dan negara. Persaingan ini hanya bisa diselesaikan melalui pendidikan.  Pendidikan yang kita lalukan hari ini, hasilnya baru bisa kita rasakan sepuluh tahun kemudian. Oleh karena itu, mari kita melihat masa depan dengan mengambil pelajaran dari masa lalu. 

Lebih lanjut Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa apa yang kita lakukan untuk pendidikan itu merupakan bentuk implementasi amanah konstitusi, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

“Semua negara yang maju dan sejahtera selalu diawali dari kemajuan pendidikan yang memiliki nilai tambah dari pengetahuan dan teknologi. Kemajuan selalu dihubungkan dengan kecerdasan dan kecerdasan dihubungkan dengan pendidikan”, ucapnya seraya menambahkan melalui RNKP ini, perlu dibahas langkah langkah memajakukan pendidikan.

Jusuf Kalla meyakini betul bahwa untuk memajukan pendidikan perlu didukung dengan anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bidang pendidikan lebih dari 400 triliyun rupiah. Namun, kenapa dengan anggaran yang naik setiap tahun kita belum mengalami kenaikan yang signifikan dalam bidang pendidikan dibanding negara lain?

“Negara Vietnam dari segi mutu pendidikan lebih tinggi dari Indonesia. Negara Filipina mampu mengirim tenaga kerja terampil, seperti mekanik dan perawat, sementara kita hanya mengirim tenaga asisten rumah tangga. Singapura dan Malaysia sudah menerapkan ujian dengan sistem Cambridge dan lain-lain, sementara kita masih bergelut dengan Ujian Nasional dengan berbagai perdebatannya”, ucap Wapres.

Standar Pendidikan

Menurut Jusuf Kalla, kondisi Indonesia yang heterogen, sangat memerlukan standar sebagai tolok ukur dan acuan mutu pendidikan nasional. Tanpa standar nasional pendidikan, kita tidak bisa mengetahui apa yang harus dicapai, sebab persaingan global yang terjadi sekarang itu adalah bagaimana melihat standar-standar di negara lain.

“Negara yang kualitas pendidikannya tinggi, pasti memiliki standar. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kita memerlukan standar”, ucap Wakil Presiden.

Lebih lanjut Jusuf Kall menjelaskan dua paham atau aliran dalam praksis pendidikan. Menurutnya ada dua faham pendidikan di dunia, yaitu paham liberal arts dan keterampilan (skills). Paham yang pertama, liberal arts banyak diterapkan di Amerika Serikat. Paham ini mendorong lahirnya berbagai inovasi. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran di sekolah di Amerika sedikit. Sementara itu, negara Jerman, Jepang, dan Korea lebih memilih paham kedua, yaitu keterampilan.  

“Kedua paham ini memberikan kemajuan di bidang pendidikan. Hasil pendidikan dengan paham liberal arts adalah inovasi dan hasil dari pendidikan berbasis keterampilan adalah pekerja yang kompeten”, ucapnya seraya menambahkan untuk kondisi Indonesia, diperlukan perpaduan antara kedua paham tersebut, sehingga bisa melahirkan lulusan yang inovatif dan terampil.

Kompetensi Siswa dan Guru

Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga mengingatkan peserta RNPK bahwa kompetensi siswa sekolah kita masih rendah. Wapres memberikan ilustrasi yang konkrit bahwa empat jalan tol yang rubuh dalam satu tahun lalu merupakan bukti nyata bahwa negara kita masih kekurangan tenaga ahli yang terampil.

Permasalahan guru SMK juga menjadi sorotan Wapres. Menurut Wapres pada saat negara Indonesia mau memperbanyak skill, diperbanyak pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun dari aspek guru, belum disiapkan dengan matang. 

Terkait dengan kebijakan guru dengan keahlian ganda, Wapres memiliki pandangan yang berbeda. Pelatihan yang dilakukan selama dua atau tiga bulan, belum cukup untuk meningkatkan kompetensi guru. Selain masalah kompetensi guru, Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan dengan jumlah guru.

“Kita masih berkutat dengan jumlah guru dan kesejahteraan guru. Sayangnya, kalau kita bicara tentang mutu guru, semua diam. Tetapi ketika kita bicara kesejahteraan guru, semua semangat bahkan ribut. Mestinya antara mutu dan kesejahteraan harus seimbang”, ucap Wapres seraya menambahkan untuk menangani masalah kekurangan guru, Wapres telah membicarakan dengan Menpan untuk diadakan pengangkatan guru.

Wapres juga mengingatkan bahwa untuk menjadi guru harus memiliki motivasi dan jiwa pendidik. “Sayang sekali banyak orang yang ingin jadi guru bukan karena panggilan jadi pendidik, tetapi karena mereka tahu kesejahteraan guru lebih baik daripada pekerjaan yang lain”, ucap Wapres yang langsung disambut dengan tepuk tangan dari para peserta RNKP.

Pendidikan Gratis

Isu lain yang disampaikan Wakil Presiden adalah masalah pendidikan gratis yang marak dijadikan janji kampanye para calon pemimpin daerah. Menurut Jusuf Kalla, konsep pendidikan gratis tidak bisa diterapkan bagi semua lapisan masyarakat.

“Pendidikan gratis itu tepat diterapkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Bagi masyarakat yang mampu, ya harus membayar biaya pendidikan, sehingga ada semacam subsidi silang. Orang tua pasti mau dan mampu berkontribusi asal sistem subsidi silang dilakukan secara terbuka dan trasnparan”, ucapnya.

Selama ini ada dua kelompok masyarakat dalam proses pendidikan, yaitu masyarakat yang menempuh pendidikan gratis (bebas biaya). Mereka ini yang belajar di sekolah-sekolah gratis, tetapi mutu pendidikan tetap rendah. Kedua adalah kelompok masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke sekolah unggulan dengan biaya mahal. 

“Konsep pendidikan gratis malah menimbulkan ‘kasta-kasta’ baru di masyarakat. Kasta premium dan kasta regular. Kasta favorit dan kasta tidak favorit. Dampaknya kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin semakin besar”, ucap Jusuf Kalla.

Untuk menangani permasalah ini, menurut Jusuf Kalla, Pemerintah memberi perhatian kepada empat unsur pendidikan, yaitu penyediaan infrastruktur yang baik, penyediaan guru yang kompeten, penerapan sistem yang baik, dan input siswa yang baik pula.

Terkait dengan mutu pendidikan yang masih berpusat di pulau Jawa, Yusuf Kalla menawarkan supaya diadakan pertukaran atau rotasi guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah atau guru yang sukses memimpin satuan pendidikan di Jawa, bisa dikirim ke luar Jawa. Tentu hal ini memerlukan mekanisme dan prosedur yang jelas antar pemeerintah daerah.

Pergantian Kurukulum 

Bagi Jusuf Kall kurikulum pendidikan merupakan sesuatu yang dinamis. Namun, tidak tepat jika setiap ganti menteri ganti kurikulum. Perubahan kurikulum mesti diikuti dengan peningkatan inovasi dan keterampilan. 

“Kurikulum masa depan itu harus mampu menumbuhkan inovasi dan keterampilan bagi lulusan satuan pendidikan. Jangan malah menimbulkan masalah bagi guru dan siswa”, ucap Jusuf Kalla.

Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam menerapkan kurikulum adalah jika ada perubahan pada diri siswa. “Jika murid pada saat masuk sekolah kurang pintar, tetapi pada saat keluar jadi pintar, artinya sekolah itu sudah berhasil melakukan pendidikan”.

Wakil Presiden mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh peserta RNKP untuk memikirkan bangsa ini ke depan. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan yang ada sekarang. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *