Fasli Djalal Sambut Positif Rencana BSNP Menerbitkan Buku Pendidikan Berbasis Standar

Jakarta, BSNP – Rencana BSNP Periode 2014-2018 untuk menyusun sebuah buku tentang Pendidikan Berbasis Standar mendapat apresiasi dan dukungan dari Fasli Djalal Guru Besar Universitas Negeri Jakarta dan mantan Kepala BKKBN, Bambang Soehendro Ketua BSNP Periode 2005-2009, dan Nizam Dekan Fakultas Teknik UGM sekaligus mantan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan dan Kebudayaan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Hal tersebut diungkapkan dalam pembahasan desain kegiatan saat rapat pleno BSNP pada hari Senin, 29 Januari 2018, di Jakarta. Sementara itu dua nara sumber lainnya yaitu Satryo Soemantri Brodjonegoro dari AIPI, dan Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kemdikbud berhalangan hadir.

Bambang Suryadi sebagai koordinator kegiatan dalam paparannya menjelaskan bahwa semangat yang diamanatkan Undang-undang Sisdiknas adalah pendidikan berbasis standar. BSNP dalam melaksanakan amanat ini  sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah mengembangkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar biaya untuk pendidikan dasar dan menengah.

Menurut Bambang pada tahun 2010 BSNP menghasilkan sebuah pemikiran tentang Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21 yang dituangkan dalam sebuah buku. Buku tersebut, meskipun belum dipublikasikan secara luas, dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem pendidikan abad 21. Sementara itu, pokok-pokok pemikiran BSNP tentang pendidikan berbasis standar telah disampaikan dalam berbagai kegiatan, diantaranya adalah  sosialisasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berbasis Standar (USBN), seminar nasional tentang kurikulum dan asesmen, serta forum ilmiah lainnya.

“Respon para pemangku kepentingan terhadap gagasan tentang pendidikan berbasis standar sangat positif. Namun demikian, gagasan tersebut belum dituangkan dalam sebuah tulisan secara sistematis dan terstruktur. Sementara kebutuhan publik terhadap gagasan tersebut semakin meningkat, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengambilan kebijakan dan keputusan’, ucap Bambang.

Menyadari pentingnya gagasan tentang pendidikan berbasis standar, pada tahun 2018, BSNP akan menyusun buku tentang Pendidikan Berbasis Standar. Proses penyusunan berlangsung selama enam bulan, mulai bulan Februari sampai dengan Juli 2018.  Melalui penyusunan buku ini diharapkan akan terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman di kalangan pemangku kepentingan bidang pendidikan, mulai dari Pusat sampai ke satuan pendidikan.

Fasli Djalal menyatakan bahwa permasalah utama pendidikan berbasis standar ada pada implementasinya, terutama yang terkait dengan implementasi standar proses, standar kompetensi pendidik, serta standar sarana dan prasarana. Tiga hal ini yang disebut Fasli Djalal sebagai ‘black box’ implementasi standar nasional pendidikan.

“Pemerintah Pusat dan Daerah sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk pendidikan, namun kualitas pendidikan kita masih rendah”, ucapnya seraya menambahkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana dengan biaya yang tinggi tidak sebanding dengan meningkatknya kualitas kompetensi lulusan.

Fasli Djalal juga menyambut rencana BSNP menyusun buku pendidikan berbasis standar sebagai usaha yang sangat positif untuk menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan pendidikan nasional.

“Saya yakin buku ini akan menjadi legacy BSNP, sebagai sebuah buku yang hidup dan inspiratif tidak hanya bagi para penentu kebijakan atau pembuat keputusan, tetapi juga bagi para pemangku kependingan di bidang pendidikan”, ucap mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Fasli Djalal Guru Besar Universitas Negeri Jakarta menyambut baik rencana BSNP menyusun buku pendidikan berbasis standar sebagai usaha yang sangat positif untuk menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan pendidikan nasional

Bambang Soehendro berpandangan bahwa  istilah pendidikan berbasis standar yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003 adalah pendidikan berbasis kompetensi. Dua istilah ini dapat dimaknai sebagai hal yang sama, sebab keduanya berorientasi kepada mutu atau kualitas pendidikan yang menjadi ruh dari reformasi pendidikan nasional.

“Reformasi pendidikan nasional pada tahun 1998 adalah dengan menetapkan pendidikan berbasis standar sebagai sistem pendidikan nasional Indonesia”, ucapnya.

Lebih lanjut Bambang Soehendro menambahkan mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, maka standar nasional pendidikan dirumuskan sebagai kriteria minimal. Artinya standar harus melihat kondisi yang ada sekarang dan tuntutan masa depan, diimplementasikan secara bertahap dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Sementara itu Nizam mantan Kepala Puspendik mempertanyakan apakah standar nasional pendidikan harus sebanyak delapan standar seperti sekarang ini, yaitu SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Bagi Nizam delapan standar ini terlalu banyak dan dari delapan standar tersebut yang paling  esensial adalah standar kompetensi lulusan.

“Standar nasional pendidikan yang paling esensial adalah standar kompetensi lulusan. Namun rumusan kompetensi yang ada mesti spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan di lapangan. Tujuh standar lain tidak perlu diatur dan diserahkan kepada masing-masing daerah atau satuan pendidikan”, ucap Nizam.

Memperhatikan berbagai pandangan yang muncul selama diskusi, Bambang Suryadi Ketua BSNP yang memandu acara menyimpulkan bahwa diskusi ini menguatkan rencana BSNP untuk menghasilkan buku yang memuat pokok-pokok pemikiran dari para pakar tentang pendidikan berbasis standar. Konsep pendidikan berbasis standar bukan hanya amanat undang-undang tapi juga merupakan tren dunia.  Namun demikian, ada isu-isu strategis yang  perlu disepakati bersama, diantaranya apa yang harus distandarkan, bagaimana implementasinya, sejauh mana kewenangan pemerintah pusat dan daerah, berapa alokasi anggaran untuk mencapai standar, serta sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *