Penandatanganan Skema Sertifikasi KKNI Level IV pada 56 Kompetensi Keahlian

Rabu, 23 Agustus 2017, bertempat di ruang sidang Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Gedung D lantai 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah berlangsung penandatanganan Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 4 pada 56 kompetensi keahlian. Turut hadir dalam acara ini Hamid Muhammad Pelaksana Tugas (Ptl) Dirjen GTK, Sumarna Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), M. Anas Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Bambang Suryadi anggota BSNP, para Kepala PPPTK, dan pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumarna Ketua BNSP dalam sambutannya mengatakan bahwa pada tanggal 6 September 2017 genap satu tahun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Oleh karena itu, BNSP telah melakukan verifikasi Skema Sertifikasi KKNI Level IV yang akan diterapkan dalam uji kompetensi guru produktif SMK.

“BNSP  telah melakukan penetapan Skema Sertifikasi KKNI Level IV sebagai respon positif terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2016. Dengan adanya skema ini diharapkan proses pembelajaran di SMK dapat ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing”, ucap Sumarna.

Setelah skema sertifikasi ditetapkan, tambahnya, perlu dikembangkan materi uji bagi guru produktif. Dalam hal ini BNSP bersedia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  untuk menyusun materi uji dan rambu-rambu materi ajar. Dengan demikian ada kesegaraman antara skema sertifikasi, materi pembelajaran, dan materi ujian.

Sementara itu, Hamid Muhammad Plt Dirjen GTK dalam sambutannya menekankan pada tiga hal, yaitu penguatan kurikulum SMK, kerja sama antara satuan pendidikan dan dunia usaha dan industri (DUDI), serta pelaksanaan uji kompetensi bagi guru produktif dan lulusan SMK.

“Penguatan kurikulum diawali dengan menyusun standar nasional pendidikan yang menjadi acuan kurikulum. Kegiatan ini dilakukan oleh BSNP bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK”, ucap Hamid Muhammad seraya menambahkan saat ini telah dilakukan revitalisasi pada 219 SMK dari aspek sarana dan prasarana. Namun demikian, penguatan kurikulum dan sarana prasarana ini tidak bermakna jika kompetensi guru tidak ditingkatkan.

Selain itu, kerjasama antara satuan pendidikan dan DUDI juga perlu ditingkatkan. Bentuk kerja sama ini adalah dengan melakukan program magang bagi siswa dan/atau guru SMK serta penyerapan lulusan SMK untuk bekerja di industri.

Dengan adanya skema sertifikasi KKNI level IV pada 56 kompetensi keahlian, Ditjen GTK akan melakukan sertifikasi keahlian bagi guru produktif SMK. Untuk itu telah dibentuk tujuh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P2) di PPPPTK Kejuruan dan LPPPTKKPTK serta telah mendapat lisensi dari BSNP. Adapun tujuh SLP-P2 tersebut tersebar di beberapa daerah, yaitu SLP-P2 BEO Malang, LSP-P2 BMTI Bandung, LSP-P2 BBL Medan, LSP-P2 Bisnis dan Pariwisata Jakarta, LP-P2 Pertanian Cianjur, LSP-P2 Seni dan Budaya DIY, dan LSP-P2 KPTK Gowa.

Dengan adanya skema  seretifikasi KKNI Level 4 pada 56 kompetensi keahlian ini, diharapkan terjadi kesetaraan dan kesamaan level kompetensi guru produktif di SMK negeri dan swasta, serta guru kejuruan di madrasah. Dengan demikian akan terwujud guru kejuruan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan lulusan SMK yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. (BS)

kkniSumarna Ketua BNSP (kedua dari kiri)  dan Hamid Muhammad Plt Dirjen GTK berjabat tangan seuai penandatangan dan penyerahan Skema Sertifikasi KKNI Level IV di ruang sidang Ditjen GTK, Gedung D lantai 11, Rabu, 23 Agustus 2017

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *