BSNP Lakukan Uji Publik Rancangan Standar di 11 Provinsi

BSNP sebagai lembaga independen dan profesional memiliki wewenang mengembangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada tahun 2017, BSNP melakukan revisi terhadap Standar Kompetensi Lulusan dan Standar isi, dan Standar Pengelolaan. Selain itu pada tahun ini pula BSNP mengembangkan standar pendidikan kesetaraan. Kegiatan ini melibatkan sepuluh orang tim ahli untuk masing-masing standar. Mereka berasal dari akademisi, praktisi, birokrat, dan pemerhati pendidikan di Indonesia.

Salah satu tahapan yang mesti dilakukan dalam melakukan revisi atau pengembangan standar adalah uji publik draf standar. Sehubungan dengan hal tersebut BSNP telah melakukan uji publik draf standar isi di sebelas provinsi pada bulan Agustus. Dalam pelaksanaannya, kegiatan uji publik ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pada tanggal 11-13 Agustus, tahap kedua pada tanggal 18-20 Agustus, dan tahap ketiga pada tanggal 26-28 Agustus 2017.

2Zainal A. Hasibuan (anggota BSNP) memberikan penjelasan tentang tugas BSNP dan tujuan kegiatan uji publik

Menurut Kiki Yuliati Sekretaris BSNP dalam rancangan awal kegiatan uji publik dilakukan di 17 provinsi, namun karena ada kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan uji publik dilakukan di sebelas provinsi.

“Meskipun ada pengurangan jumlah provinsi, keterwakilan wilayah Timur, Tengah, dan Barat tetap dipenuhi”, ucap Kiki dalam rapat pleno BSNP di Jakarta.

Lebih lanjut Kiki menambahkan sebelas provinsi yang dijadikan tempat uji publik adalah Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Bali, dan NTT. Di setiap provinsi, BSNP mengundang lima belas orang sebagai responden untuk masing-masing standar.

Menurut Kiki dalam pelaksanaan uji publik ini BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya dalam mengirimkan undangan kepada para responden dari satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk responden dari perguruan tinggi, undangan dikirim langsung oleh BSNP.

Tujuan uji publik adalah untuk mendapatkan masukan dan responden dari aspek keterbacaan, keterlaksanaan, kesesuaian, dan ketercapaian standar. Untuk itu, BSNP menyediakan instrumen khusus untuk uji publik. Selain itu, BSNP juga melakukan focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun untuk menggali lebih jauh pendapat responden terhadap draf standar.

Berdasarkan laporan anggota BSNP dan tim ahli yang bertugas di provinsi tempat uji publik, secara umum responden sangat antusias dan responsif terhadap rancangan standar. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dikembangkan BSNP merupakan sebuah konsensus dari berbagai pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar telah meningkat.

Berdasarkan data yang dihimpun sekretariat BSNP, kehadiran peserta uji publik di sebelas provinsi sangat tinggi, yaitu 953 orang (96,26%) dari 990 responden yang diundang. Dua provinsi yang kehadiran responden 100 persen adalah DIY dan Sumatera Barat. Sedangkan sembilan provinsi lainnya kehadiraan berkisar dari 78-89 orang.

Sebagai tindaklanjut dari uji publik, tim ahli akan melakukan revisi draf standar berdasarkan masukan dan usulan responden yang dianggap layak untuk diakomodasi. Proses keseluruh pegembangan standar ini diharapkan selesai pada bulan November. Selanjutnya BSNP akan merekomendasikan rancangan standar kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *