Uncategorized

BSNP Akan Serahkan Draf Standar PJJ dan PAUD

JAKARTA, BSNP.OR,ID — Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan menyerahkan draf tandar Pendidikan Jarah Jauh (PJJ) dan PAUD ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini diungkapkan Ketua BSNP Prof Abdul Mu’ti dalam taklimat media yang digelar pagi ini, di Jakarta, Jumat (18/9/2020) melalui daring.

Abdul Mu’ti didampingi oleh sekretaris BSNP KH Arifin Junaedi, dan anggota BSNP seperti, Imam Tholkhah, Bambang Setiadji, Doni Koesoema, Ali Saukah, Kiki Yuliati, Poncojari Wahyono, Ki Saur Panjaitan XIII, Suyanto dan Pdt Henriette T Hutabarat Lebang dan Suyanto,

Abdul Mu’ti mengungkapkan, pendidikan yang berkualitas merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan berkualitas akan dapat tercapai bila Pemerintah memberikan perhatian besar pada akses pendidikan sejak anak usia dini. Di satu sisi, kondisi geografis, sosial, ekonomi bangsa Indonesia, seringkali menjadi kendala bagi pemenuhan hak ini. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang dan potensi untuk memperkuat layanan pendidikan berkualitas bagi setiap warga.

“Karena itu, menurutnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, BSNP telah mengembangkan Standar Nasional Pendidikan untuk Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ),” ujar Abdul Mu’ti, ketika membacakan siaran pers.

Draf selesai

Setelah melalui uji publik dan menerima masukan dari para pemangku kepentingan, saat ini, Abdul Mu’ti mengungkapkan, BSNP sudah menyelesaikan beberapa draft Permendikbud. Draf yang diselesaikan itu ada dua, draf Permendikbud tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan draft Permendikbud tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Kedua draft Permendikbud ini akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan berkualitas bisa terjadi bila Negara mempersiapkan proses pendidikan yang baik bagi setiap warga negaranya mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integratif. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini menjadi sangat sentral agar anak-anak Indonesia mengalami proses tumbuh kembang dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Draft Permendikbud tentang Pendidikan Anak Usia Dini diusulkan ini, menurut Abdul Mu’ti, untuk merevisi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, karena hasil pemantauan BSNP tentang standar PAUD tersebut menunjukkan, beberapa hal pengaturan dalam standar perlu diperbaharui.

Hal yang baru dalam draf ini meliputi:

1. Definisi pengelompokan anak usia dini yang berimplikasi pada pengaturan dan penguatan tanggungjawab keluarga pada pendidikan anak.
2. Lebih mengedepankan kesejahteraan peserta didik (wellbeing), termasuk mencegah tindakan diskriminatif, perundungan (bullying) dan pelecehan seksual.

3. Eksplisit mengamanatkan peranan orang tua dalam pendidikan anak.
4. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) disusun secara lebih fleksibel berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Standar Isi mengamanatkan Kurikulum PAUD dikembangkan tidak dalam bentuk Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar.
6. Mengakomodasi kemerdekaan anak untuk bermain dalam proses belajar untuk mendapatkan pengalaman.

Selama ini, belum ada Standar Pendidikan Jarak Jauh. Oleh karena itu, penyusunan draf PJJ melengkapi dan menyempurnakan Permendikbud sebelumnya agar layanan pendidikan jarak jauh semakin membuka akses bukan hanya akses pendidikan bagi mereka yang memiliki kendala dan tidak dapat dilayani melalui sistem pendidikan reguler, melainkan juga sebagai antisipasi dan pilihan pendidikan di masa depan.

Draft Permendikbud tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan usulan untuk perubahan Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Istilah pembelajaran jarak jauh yang digunakan selama pandemi Covid-19 hanya merupakan bagian dari penyelenggaraan PJJ.

Draft Permendikbud tentang PJJ didesain untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang menyeluruh untuk mengantisipasi kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Di samping itu, draf ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian dan kualitas pembelajaran jarak jauh di masa kini dan masa depan, dan bukan hanya menjawab persoalan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19. Draft Permendikbud PJJ dapat menjadi alternatif di luar modalitas pendidikan reguler.

Hal yang baru dalam draft Permendikbud PJJ ini meliputi:

1. Adanya jaminan penyelenggaraan PJJ yang lebih berkualitas.
2. Sistem manajemen pembelajaran yang memenuhi standar penjaminan mutu pendidikan.
3. Ditetapkannya persyaratan utama bagi satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan PJJ.
4. Adanya komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi PJJ.
5. Sistem penilaian PJJ terintegrasi dalam sistem manajemen pembelajaran yang melibatkan peranan orang tua.

Saat ini, BSNP juga sedang menyelesaikan revisi Standar Nasional Pendidikan dan mengembangkan panduan pembelajaran bagi guru berupa dokumen yang disebut dengan Fokus Pembelajaran.

Paparan Bambang Suryadi, Ph.D. (Ketua BSNP)

Topik: Sistem Pendidikan Nasional Berbasis Standar

Paparan Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A. (Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama)

Topik: Kebijakan Standar Nasional Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Paparan Jenny Lewis (Technical Assistance for Education System Strengthening (TASS))

Topik: Management of Standards Across Australia

Buku Tanya Jawab USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

1. Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)
2. Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016

Download Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016

PESAN ANIES KEPADA PESERTA REMBUKNAS: Mari kita kembalikan Tradisi Jujur di Sekolah

Anies Baswedan membuat kebijakan baru dengan menghilangkan fungsi Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan. Kebijakan ini diberlakukan pada pelaksanaan UN tahun 2015. Meskipun UN tidak lagi menentukan kelulusan, praktik kecurangan dalam UN juga belum hilang. Apa yang salah dengan pelaksanaan UN? Bisakah kecurangan diukur? dan Bagaimana mengukur kecurangan dalam UN?.

Menurut Anies kejujuran itu sulit diukur, yang bisa diukur adalah tingkat kecurangan berdasarkan pola jawaban yang salah.

Anies juga menyayangkan tingkat kecurangan yang masih tinggi dalam pelaksanaan UN, meskipun UN tidak lagi menentukan kelulusan.

“Potret rendahnya integritas ini jika tidak kita intervensi, kita memiliki dosa dalam menentukan wajah masa depan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut Anies meminta kepada peserta Rembuk Nasional untuk menyampaikan pesan kepada pemangku kepentingan pendidikan di wilayah masing-masing. Pesan yang perlu disampaikan adalah: “Hentikan praktik contek menyontek dalam UN” Untuk meningkatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tidak perlu kerja keras, cukup satu perintah, jangan menyontek, jangan bagikan kunci jawaban yang tidak jelas.

Dulu masyarakat melaporkan kecurangan kepada Kementerian. Sekarang negara yang mengumumkan terjadinya kecurangan melalui tingkat IIUN.

Sebagai bentuk apresiasi bagi satuan pendidikan yang mencapai indeks integritas tinggi, Kementerian akan memberikan piagam penghargaan kepada 11.700 sekolah di kwadran satu dan dua. Piagam penghargaan untuk dipasang di sekolah, untuk menumbuhkan rasa bangga kepada siswa. Sekolah yang tidak menerima piagam, berarti ada masalah. Penyerahan piagam dilakukan melalui upacara penyerahan piagam dari Bupati kepada kepala sekolah.

“Mari kita kembalikan tradisi jujur di sekolah. Karena sekolah kita memiliki tradisi jujur”, pesan Anies mengakhiri sambutan dalam acara penutupan Rembuknas (23/2/2016). (BS)

Kisi-Kisi Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan

Berikut disampaikan Kisi-kisi Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Kurikulum Standar Isi Tahun Pelajaran 2015/2016 (Kisi-Kisi Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan)

CAPACITY BUILDING: BSNP Kirim Staf dan Anggota untuk Pelatihan Menulis dan ESQ

Sebagai lembaga mandiri dan profesional, BSNP selalu meningkatkan kemampuan anggota dan staf melalui kegiatan in-service training atau pelatihan dalam jabatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas anggota dan staf sekretariat.

Pada bulan Januari 2016, BSNP mengirimkan tiga orang staf sekretariat untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel di Bandung (28-29/1/2016) yang dilaksanakan oleh Intermedia, pihak swasta yang bergerak dalam peningkatan sumber daya manusia. Ketiga staf sekretariat tersebut adalah Ning Karningsih, Nurul Najmah, dan Renny Wulansari. Turut serta dalam kegiatan ini adalah dua orang dari Warta Balitbang, yaitu Rohana dan Nana Nurhayati. Selain itu, BSNP juga mengirimkan satu orang anggota BSNP, Titi Savitri Prihatiningsih untuk mengikuti traning ESQ di Jakarta (29-31/1/2016).

Selama tiga hari mengikuti pelatihan keterampilan menulis, banyak pengalaman yang didapat, sebagaimana diungkapkan Renny. “Kegiatan pelatihan seperti ini banyak membantu meningkatkan kemampuan menulis. Selain tahu teori, juga langsung praktik menulis. Tulisan kita diberi feedback oleh pelatih”, ungkap Renny seraya menyebutkan dua orang pelatih yaitu Hernowo dan J. Haryadi. Keduanya merupakan penulis lepas yang sangat produktif.

Dalam pelatihan ini, tambahnya, peserta betul-betul dilatih untuk bisa menulis. Sebelum ini, menulis itu terasa sulit, tapi setelah ada pelatihan, menulis menjadi mudah. Sebab, kita bisa menulis apa saja dan dimana saja. Mulai dari tulisan sederhana, seperti cerita, reportase kegiatan atau profil individu, sampai pada tulisan ilmiah.

Nurul Najmah juga memiliki kesan tersendiri setelah mengikuti pelatihan. Baginya, pelatihan ini dapat menumbuhkan motivasi untuk menulis serta menghilangkan rasa tidak percaya diri, takut, dan malu.

“Pada awalnya rasa tidak percaya diri, rasa takut, dan malu selalu menghantui fikiran saya. Maklum, selama ini saya tidak pernah menulis seperti apa yang diharapkan, kecuali menulis pesan singkat (sms) yang seringkali dihapus atau diedit jika pesan itu ditujukan kepada pimpinan atau sms yang bersifat formal”, ungkap Nurul sambil menambahkan keterbatasan kosa kata juga menjadi kendala dalam menulis.

Sementara itu, Titi Savitri anggota BSNP yang mengikuti pelatihan ESQ menuturkan kegiatan training sangat padat, mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 19.00.

“Baru sekali ini mengikuti training ESQ. Sangat mengesankan, sebab emosi diobok-obok, tidak hanya brainwash, tapi juga emotion wash, dan qalb wash”, ungkap Titi dalam pesan singkat di group WA BSNP.

Sebenarnya program pelatihan ESQ ini ditawarkan kepada semua anggota BSNP, namun karena jadwal pelatihan yang bentrok dengan kegiatan lain, hanya satu anggota BSNP yang bisa mengikuti pelatihan. Semoga setelah mengikuti pelatihan tersebut, kinerja dan produktivitas anggota dan staf sekretariat meningkat. Amin. (BS)

UN MERUPAKAN PELATIHAN DAN UJIAN INTEGRITAS

BSNP Jakarta – Ujian Nasional (UN) mesti dimaknai sebagai proses latihan dan ujian integritas, bukan hanya sekedar penilaian terhadap kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu. UN harus menjadi proses pembelajaran, bukan sebalilknya, belajar untuk UN. Semangat yang perlu dikembangkan dalam UN adalah untuk kejujuran. Oleh karena itu mari kita dorong semua pihak yang terlibat dalam UN untuk jujur.

Demikian pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Bawesdan kepada peserta sosialisasi UN yang dilaksanakan pada hari Rabu (25/2/2015) di Gedung C Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara yang diselenggarakan oleh Balitbang bekerjasama dengan BSNP ini dihadiri para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala LPMP, Wakil Rektor Bidang Akademik dari perguruan tinggi koordinator pemindaian lembar jawaban UN, dan perwakilan dari unsur Panitia UN Tingkat Pusat, termasuk dari Kementerian Agama.

Dalam kesempatan tersebut, Anies Bawesdan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan UN 2015 ada perubahan yang sangat mendasar, yaitu kelulusan siswa ditentukan oleh satuan pendidikan. Dengan demikian fungsi UN tidak lagi menentukan kelulusan.

“Dengan diserahkannya kewenangan penentuan kelulusan kepada satuan pendidikan, artinya sekolah memegang amanat yang sangat besar. Tidak boleh disalahgunakan. UN merupakan bentuk pelatihan tatakelola yang baik dan ujian integritas . Dengan demikian, integritas dalam pelaksanaan UN sangat penting. Yang lebih penting lagi, jangan sampai anak-anak Indonesia kalah di mana-mana bukan karena kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan mereka, tetapi karena integritas mereka yang rendah”, pesan Anies.

Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengakui adanya keterlambatan dokumen yang menjadi payung hukum pelaksanaan UN 2015, terutama revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Sampai sekarang, teks legalnya masih antri untuk ditandatangani Presiden. Pada level Kementerian Hukum dan HAM, sudah selesai. Namun demikian, kita tetap bisa menyiapkan pelaksanaan UN dengan matang supaya UN memiliki pesan yang positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia”, ucapnya.

Mantan Rektor Paramadina tersebut menepis adanya kekhawatiran di kalangan tertentu dengan dihilangkannya fungsi UN sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan, motivasi murid untuk belajar menurun.

“Jangan sampai motivasi belajar murid-murid menurun karena UN tidak lagi menentukan kelulusan. Jika selama ini UN hanya dipahami sebagai kelulusan dan yang ada dalam pikiran murid-murid adalah LULUS atau TIDAK LULUS, maka mulai sekarang, mari kita memulai langkah baru dalam siklus pendidikan nasional dengan menjadikan UN sebagai instrumen untuk memotivasi murid-murid dalam belajar” papar Anies yang saat itu memakai baju putih lengan panjang.

Salah satu langkah perbaikan yang kita lakukan tahun ini untuk memotivasi siswa belajar, tambah Anies, adalah dengan membuat format sertifikat atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) lebih komprehensif dan detail, tidak hanya sekedar mencantumkan skor atau angka dan keputusan lulus atau tidak lulus, tetapi juga memuat informasi penting tentang capaian kompetensi siswa dan posisinya dibandingkan dengan teman-teman dalam satu sekolah maupun secara nasional.

Terkait dengan hasil UN, Anies mengatakan bahwa perguruan tinggi di Malaysia dan Hongkong sudah menggunakan hasil UN sebagai seleksi masuk ke perguruan tinggi. Para siswa tidak lagi mengikui ujian masuk perguruan tinggi, tetapi cukup memberikan hasil UN. Artinya, UN diakui dunia internasional, oleh sebab itu menjadi kewajiban dan tanggungjawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UN, sehingga menghasilkan UN yang kredibel, jujur, dan berkualitas.

Selain pengarahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan UN. Bertindak sebagai penyaji materi adalah Nizam Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Bambang Suryadi (BSNP) dan Dadang Sudiyarto Sekretaris Balitbang Kemdikbud. (BS)