Petunjuk Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2016/2017 Gelombang II
Dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II Tahun Pelajaran 2016/2017, berikut disampaikan:
- Surat Edaran BSNP Nomor 0083/SDAR/BSNP/VIII/2017 tentang Juklak UN Tahun Pelajaran 2016/2017 Gelombang II (unduh disini)
- Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 Gelombang II (Oktober 2017) (unduh disini)
Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018
Berikut disampaikan:
- Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017 tentang Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini);
- Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional TP 2017/2018 (unduh disini).
Surat Edaran BSNP tentang Penandatanganan SHUN dan Ijazah
Berikut disampaikan Surat Edaran BSNP:
- Nomor 0081/SDAR/BSNP/VIII/2017 (unduh disini)
- Nomor 0082/SDAR/BSNP/VIII/2017 (unduh disini)
Telaah Draf Standar Nasional Pendidikan
BSNP Libatkan 84 Pakar dari Akademisi, Praktisi, dan Birokrasi
BSNP sebagai badan independen yang memiliki kewenangan mengembangkan standar nasional pendidikan melakukan telaah draf standar nasional dengan melibatkan 84 pakar dari akademisi, praktisi, dan birokrasi. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, tanggal 13-14 Mei 2017 untuk standar isi kelompok MIPA serta IPS dan PPKn. Tahap kedua, tanggal 20-21 Mei 2017 untuk kelompok Agama dan Budi Pekerti serta Bahasa, Seni, dan PJOK. Tahap ketiga, tanggal 27-28 Mei 2017 untuk standar pendidikan kesetaraan dan standar pengelolaan.
Menurut Kiki Yuliati Sekretaris BSNP mengingat ada keterbatasan anggaran, BSNP belum bisa melibatkan banyak pakar dalam kegiatan telaah draf standar. Oleh karena itu untuk masing-masing standar dibatasi 14 orang penelaah dengan catatan 10 orang dari Jakarta dan 4 orang dari luar Jakarta.
“Meskipun jumlah penelaah terbatas, namun BSNP dapat menetapkan kriteria penelaah yang benar-benar bisa berkontribusi dalam menelaah draf standar, sehingga BSNP tetap dapat menghasilkan standar yang bagus”, ucapnya di dalam pleno BSNP seraya menambahkan tim penelaah mewakili unsur akademisi, praktisi, birokrasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kegiatan penelaahan draf standar isi kelompok agama dan budi pekerti, misalnya, penelaah meliputi enam unsur agama yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Mereka ada yang dari akademisi dan birokrasi di Kementerian Agama.
Keterlibatan Kementerian Agama dalam menelaah draf standar isi sangat penting sebagaimana disampaikan oleh seorang penelaah dari Kementerian Agama.
“Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, otoritas pengelolaan pendidikan keagamaan ada pada Kemenag. Oleh karena itu, BSNP perlu melibatkan Kemenag dalam pengembangan standar isi”, ucap Suwendi Kepala Seksi Bina Karir dan Profesi Pendidikan Agama Islam Kemenag.
Menanggapi hal tersebut, Bambang Suryadi sebagai koordinator kegiatan menyampaikan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan merupakan kewenangan BSNP dan dalam proses pengembangannya BSNP selalu melibatkan para pemangku kepentingan dari kementerian atau direktorat terkait. Mengingat masalah agama merupakan hal yang sensitif, BSNP menyambut baik usulan dari pihak Kemenag untuk dilakukan penelaahan draf standar, di luar kegiatan yang telah dilakukan BSNP.
“Khusus untuk pengembangan standar isi kelompok agama dan budi pekerti, BSNP akan memberikan draf standar untuk ditelaah oleh pihak Kemenag sebelum dilakukan uji publik pada bulan Agustus 2017”, ucapnya.
Draf standar isi akan diberikan kepada Kemenag untuk ditelaah secara intensif dengan melibatkan sebagian tim ahli, anggota BSNP, dan penelaah yang ditetapkan Kemenag. Sehubungan dengan rencana tersebut, BSNP akan mengirim surat resmi ke Kemenag.
Secara terpisah Kiki Yuliati mengusulkan supaya draf yang dibahas bersama Kemenag tidak hanya draf standar isi Agama Islam, tetapi juga untuk agama yang lain, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Dengan mekanisme seperti ini, standar sebagai sebuah konsensus dapat dipenuhi. (BS)
Surat Edaran tentang Pengisian Nilai Akhir Rapor, US, dan USBN di Dapodik
Berikut disampaikan Surat Edaran Nomor: 08/D/KR/2017 tentang Pengisian Nilai Akhir Rapor, US, dan USBN di Dapodik (unduh disini).
Pelaksanaan UNBK di Kota Malang
Ada Praktik Baik dan Ujian Sebagai Instrumen Penanaman Karakter
Selasa (2/5/2017), hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang SMP/MTs di Kota Malang berjalan dengan lancar dan sukses, tanpa ada kendala. Proses sinkronisasi antara server pusat dan server lokal berhasil dilaksanakan pada H-3. Demikian juga proses pengunduhan token dan password bagi peserta sukses dilakukan. Pasokan daya listrik juga tidak ada kendala apapun. Dengan demikian, panitia pelaksana dan peserta merasa puas dengan pelaksanaan UNBK kali ini.
Demikian catatan penting dari hasil pemantauan pelaksanaan UNBK di SMPN 1, MTsN 1, SMPN 13, dan SMPN 15 kota Malang oleh anggota BSNP. Pada tahun ini, mayoritas SMP/MTs di Kota Malang melaksanakan UNBK, kecuali dua SMP dan enam MTs swasta.
“Dinas Pendidikan Kota Malang sudah mendorong seluruh satuan pendidikan melaksanakan UNBK. Namun masih ada dua SMP dan enam MTs yang belum bisa melaksanakan UNBK karena faktor infrastruktur”, ucap Lili Ernawati Kepala SMPN 1 Kota Malang seraya menambahkan UNBK di sekolah ini diikuti 250 peserta yang dibagi dalam tiga ruangan dan tiga sesi sehari.
Di sekolah pemenang lomba Green School tahun 2016, anggota BSNP menemukan beberap praktik baik yang bisa dijadikan model bagi sekolah lain dalam melaksanakan UNBK. Diantaranya adalah dengan menyediakan gen set, menyediakan satu ruang komputer cadangan, memasang CCTV, dan menjadi ujian sebagai instrument penanaman karakter kepada siswa.
Didorong niat yang tulus untuk menyukseskan UNBK, Lili menyediakan satu set gen set dan satu ruang ujian cadangan yang dilengkapi dengan puluhan set komputer. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di sekolah lain yang hanya menyiapkan satu komputer cadangan di setiap ruang ujian.
Ketika dikonfirmasi kepada Denny Nugraha proktor SMPN 1, alasan diadakannya ruang cadangan tersebut untuk mengantisipasi jika terjadi masalah dengan komputer.
“Ibu Kepala Sekolah tidak ingin ada masalah dalam pelaksanaan UNBK, sehingga dari awal sudah diantisipasi dengan menyediakan satu ruang cadangan yang dilengkap puluhan set komputer. Hal ini hanya ada di SMPN 1 Kota Malang saja”, ucap Deny Nugraha proktor UNBK.
Selain itu, untuk pemantauan pelaksanaan ujian, SMPN 1 Kota Malang menggunakan CCTV yang dikendalikan dari ruang kepala sekolah. Dengan demikian, seluruh aktivitas pengawas, proktor, dan perserta ujian dapat dipantau.
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian yang dibagi menjadi tiga sesi, lebih lanjut Lili mengatakan bahwa sebelum memulai ujian untuk masing-masing sesi, peserta melakukan doa bersama di ruang mushalla sekolah. Peserta sesi pertama, menunaikan shalat dhuha bersama sebelum ujian. Sedangkan peserta sesi kedua, menunaikan shalat dhuhur berjamaah setelah menunaikan ujian. Demikian juga peserta sesi ketiga, menunaikan shalat ashar berjamaah setelah selesai ujian pada pukul 16.00.
“Kami ingin menanamkan nilai-nilai moral, karakter, dan sikap spiritual melalui UNBK. Sebab ujian ini bukan hanya sekedar untuk mengukur kompetensi siswa, tetapi juga sebagai instrumen untuk pembentukan karakter”, ucap Lili.
Madrasah Sediakan Air Minum
Sementara itu, praktik baik yang penulis temukan di MTsN 1 Kota Malang adalah kebijakan pihak madrasah untuk menyediakan air minum bagi setiap peserta ujian selama ujian berlangsung. Ketika memasuki ruangan, peserta diberi air mineral dalam kemasan dengan ukuram 600 ml. Air tersebut diletakkan di bawah meja komputer masing-masing perserta. Jika haus, mereka bisa meminumnya, tanpa mengganggu proses ujian.
Menurut Syamsuddin Kepala MTsN 1 Kota Malang, penyediaan air minum tersebut dimaksudkan supaya peserta ujian tetap tercukupi kebutuhan energi dan nutrisinya selama dua jam berada di dalam ruang ujian.
“Mereka duduk selama dua jam di depan komputer, tentu memerlukan energi supaya dapat mengikuti ujian dengan tenang”, ucap Kepala MTs seraya menjelaskan praktik baik tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016.
Ketika penulis menanyakan hal tersebut kepada Umargiono Sekretaris UNBK, dengan diplomatis ia menjawab, “ibarat tanaman, akan tetap segar jika kebutuhan airnya terpenuhi, tetapi sebaliknya tanaman akan layu jika kekurangan air”.
UNBK di MTs unggulan ini diikuti oleh 278 siswa yang dibagi dalam tiga ruang ujian dengan jumlah komputer 106. Semua ruangan dilengkapi dengan alat pendingin udara, berkarpet dan tertata dengan rapi. Sepatu peserta ditanggalkan dan disusun dengan rapi di rak yang disediakan di depan kelas. Dengan demikian, anak-anak merasa nyaman dan tenang selama melaksanakan ujian.
SMKN 2 Dukung Penuh UNBK SMP
Kesuksesan pelaksanaan UNBK SMP di Kota Malang tidak bisa dilepaskan dari dukungan dan kontribusi dari penerapan prinsip resource sharing (berbagi sumber) yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Prinsip berbagi sumber ini diterapkan oleh SMKN 2 Kota Malang dengan menerima dua sekolah yaitu SMPN 13 dan SMPN 15 untuk melaksanakan UNBK di sekolah kejuruan tersebut, dengan jumlah peserta untuk masing-masing sekolah sebanyak 288 dan 285 siswa.
Menurut Bagus Gunawan Kepala SMKN 2 Kota Malang, fasilitas yang dimiliki sekolahnya akan bermanfaat jika bisa digunakan oleh banyak pihak, termasuk siswa SMP.
“Saya merasa bersyukur jika fasilitas yang ada di sekolah ini dimanfaatkan banyak pihak, termasuk siswa SMP yang ikut UNBK di sini. Sebab semakin banyak pihak yang menggunakan fasilitas sekolah (SMKN 2), semakin optimal fungsi fasilitas yang ada. Lebih baik rusak karena digunakan daripada rusak sebelum digunakan”, ucapnya denga penuh semangat ketika menerima penulis di ruang panitia ujian.
Bagi Muhammad Syahroni Kepala SMPNN 13 dan Agus Wahyudi Kepala SMPN 15, dukungan yang diberikan SMKN 2 sangat membantu pihak sekolah dalam melaksanakan ujian. Para siswa pun merasa nyaman mengikuti ujian di SMK. Bahkan diantara mereka ada yang berkeinginan melanjutkan studi ke SMK setelah melihat fasilitas dan prestasi yang dicapai SMKN 2 tersebut.
Beberapa praktik baik dalam pelaksanaan UNBK di Kota Malang bisa dijadikan model untuk diterapkan di tempat lain. Penerapan prinsip berbagi sumber, misalnya, jika sepenuhnya diterapkan, pelaksanaan UNBK tahun depan bisa mencapai seratus persen. Semoga. Amin. (BS)
Good Practice UNBK
Kepala SMK Berjiwa Penolong, Siap Menerima PKBM yang Mau Bergabung
Dari empat tempat pelaksanaan UNBK Paket C yang penulis kunjungi di Kota Banjarmasin (15-16/4/2017), ada satu sekolah yang sangat mengesankan. Bukan dari aspek sarana dan prasarana bagus seperti ruang kelas berAC atau kehadiran peserta, tapi dari semangat menolong yang ditunjukkan oleh pihak sekolah ke PKBM.
Namanya adalah SMK YPT (Yayasan Pendidikan Teknologi) di Jalan Rawasari Ukung No 1 Banjarmasin. Di SMK swasta ini ada satu PKBM yang menginduk, yaitu PKBM Wa Rahmah dengan jumlah peserta 18 orang.
“Peran kami dalam pelaksanaan UNBK bagi Program Paket C adalah menyediakan fasilitas dan memastikan ujian berjalan dengan lancar”, ucap M. Qamaruzzaman Kepala SMK YPT.
Fasilitas yang ada, tambahnya, sebagian merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Sebagian lagi merupakan bantuan dari pihak swasta, yaitu Samsung.
“Aset yang ada di sekolah ini juga dari pemerintah. Maka kami siap membantu PKBM yang mau bergabung ke sini tanpa dipungut biaya. Tidak ada alasan bagi kami untuk menolak PKBM yang mau bergabung. Panitia UNBK kami bayar dari dana BOS dan/atau BOSDA. Sementara listrik dari APBN dan Samsung”, ucapnya.
Di SMK YPT ada dua aliran listrik. Satu aliran dengan daya 25.000 mega watt dibiayai oleh Samsung. Sejak tahun 2017 SMK YPT menerapkan teaching factory bersama Samsung.
“Sudah ada MoU antara sekolah dengan pihak Samsung. Berbagai peralatan bengkel di sekolah ini merupakan hibah dari Samsung”, ucap Qamaruzzaman kepada penulis di ruang kerjanya.
Sikap altruisme dan jiwa penolong yang ditunjukkan kepala sekolah tersebut perlu diapresiasi bahkan dijadikan model. Sebab, di tempat lain ada satuan pendidikan yang menetapkan biaya sangat mahal kepada PKBM untuk bergabung ke sekolah formal.
Penentuan biaya oleh satuan pendidikan tempat pelaksanaan UNBK, sangat bervariasi. Ada yang menetapkan biaya per server sekian rupiah. Ada pula yang menetapkan biaya per peserta. Mereka masih berpegang pada prinsip “wani piro”, bukan prinsip ta’awun atau saling membantu.
Dampak dari hilangnya jiwa penolong tersebut, banyak PKBM yg semula siap bergabung untuk melaksanakan UNBK, akhirnya mundur ke UNKP karena terkendala biaya.
Peran pengawas, kepala sekolah dan dinas pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan sikap altruisme dan jiwa penolong di kalangan pemangku kepentingan pendidikan.
Jika sikap dan jiwa tersebut ada pada setiap kepala sekokah, penulis optimis impian pelaksanaan UNBK di seluruh satuan pendidikan formal dan nonformal akan menjadi kenyataan.
Semoga semangat menolong yang ada di SMK YPT dapat diikuti oleh sekolah lain. (BS)
Pengumuman Tentang Pelaksanaan UN Susulan SMA/MA/SMK Tahun 2017
UN Susulan SMA/MA/SMK Tahun 2017 dilaksanakan di Sekolah Penyelenggara UN (Awal) sesuai dengan Jadwal Mata Pelajaran yang telah ditetapkan.
Pendaftaran UN Susulan SMA/MA/SMK Tahun 2017 paling lambat: Kamis, 13 April 2017, pukul 16.00 WIB
Link pendaftaran: https://ubk.kemdikbud.go.id/
Perpanjangan Masa Pendaftaran Ujian Perbaikan
Bersama ini disampaikan bahwa masa pendaftaran Ujian Perbaikan bagi peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2014/2015 dan 2015/2016 diperpanjang sampai dengan tanggal 11 April 2017.
Link pendaftaran: https://unp.kemdikbud.go.id/
Pengumuman BSNP Tentang Keikutsertaan Ujian Perbaikan
Simulasi UNBK Hari Pertama
Sukses, Ternyata UNBK Lebih Praktis, Tidak Seperti Yang Kita Khawatirkan
Hari pertama pelaksanaan simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Sabtu (25/3/2017) berjalan dengan lancar dan sukses. Simulasi dilakukan di 34 provinsi yang ada PKBM pelaksana UNBK dan diikuti peserta didik dari Program Paket B dan C.
Simulasi ini menjadi pembelajaran yang sangat bermakna, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi pengelola PKBM, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Simulasi dilaksanakan dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu, tanggal 25-26 Maret 2017.
Menurut Nizam Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan peserta simulasi UNBK sangat antusias dan puas dengan layanan yang diberikan.
“Wah ternyata (UNBK) malah lebih praktis dan enak, Pak. Kalau mengganti jawaban, tinggal klik, selesai. Sedangkan kalau ujian pakai kertas manual, menghapusnya lama, gak bersih-bersih. Kelamaan. Kalau 5 butir saja yang diganti, habis waktu berapa menit sendiri. Yang pasti tidak sesulit yang dibayangkan”, demikian kesan dan komentar salah satu peserta simulasi UNBK untuk pendidikan kesetaraan sebagaimana disampaikan oleh Nizam Kepala Puspendik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Testimoni peserta simulasi UNBK tersebut, tambah Nizam, menepis kekhawatiran banyak pihak yang beranggapan UNBK itu sulit dan menyebabkan kecemasan di kalangan Dinas Pendidikan, pengelola dan peserta didik pendidikan kesetaraan.
“Aplikasi UNBK sangat ramah pengguna. Mereka yang bisa mengoperasikan telepon seluler, dipastikan tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti UNBK”, tegas Nizam seraya menambahkan untuk tidak takut sebelum mencoba.
Sebagaimana kita ketahui, tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan UNBK untuk pendidikan kesetaraan dan tahun ketiga bagi pendidikan jalur formal. Pelaksanaan UNBK Pendidikan Kesetaraan pada hari Sabtu dan Minggu dalam dua gelombang.
Gelombang pertama pada tanggal 15, 16, 22, dan 23 April untuk Paket C dan pada tanggal 13, 14, dan 20 April untuk Paket B. Sedangkan gelombang kedua pada tanggal 7, 8, 14, dan 15 Oktober untuk paket C dan tanggal 7, 8, 14 Oktober untuk paket B.
Menurut Erika Budiarti Laconi Ketua BSNP moda pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan pada gelombang kedua adalah dengan UNBK.
“Seluruh PKBM wajib melaksanakan UNBK pada Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan gelombang kedua”, ucapnya di hapadan peserta rapat koordinasi UN Pendidikan Kesetaraan di Jakarta (20/3/2017).
Secara terpisah Giri Sarana dari Puspendik mengatakan saat ini dari 5.470 PKBM ada 914 (16.71%) pelaksana UNBK dan 4.556 (83.29%) PKBM pelaksana UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).
“Meskipun jumlah PKBM pelaksana UNBK pada gelombang pertama masih sedikit, success story simulasi hari ini menjadi motivasi tersendiri bagi peserta, pengelola PKBM, dan pelaksana”, ungkapnya melalui pesan singkat kepada penulis.
Dari teknis pelaksanaan, Handaru anggota tim teknis UNBK di Puspendik melaporkan pada hari pertama simulasi tidak ada kendala teknis.
“Kendala teknis pada hari ini tidak ada, sebab sekolah yang dijadikan tempat pelaksanaan UNBK adalah sekolah yang pernah melaksanakan UNBK dengan proktor yang terlatih dan berpengalaman”, ucapnya sambil berharap semoga ke depan UNBK menjadi mainstream ujian nasional karena lebih efisien, efektif, dan menyenangkan. Amin. (BS)
Rakor Pemindaian Ujian Nasional 2017
Perlu Integritas untuk Meningkatkan Kualitas
Pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) merupakan tahapan yang penting dari rentetan tahapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Penyerahan hasil UN ke Panitia SNMPT sangat tergantung kepada hasil Pemindaian. Demikian juga penyerahan hasil UN dari panitia UN Tingkat Pusat ke Panitia UN Tingkat Provinsi. Oleh karena itu, Panitia UN Tingkat Pusat melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dan teknis pelaksanaan pemindaian.
Demikian pengarahan dan pesan Totok Suprayitno Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada peserta rapat koordinasi pemindaian LJUN yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Maret 2017 di Jakarta. Turut hadir dalam acara ini tim teknis pemindaian dari 34 Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Puspendik, anggota BSNP dan tim dari Puspendik.
Menurut Totok Suprayitno pada tahun 2017 pemindaian LJUN untuk seluruh jenjang, yaitu SMP, SMA, dan SMK sederajat serta Program Paket B dan Paket C, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
“Mulai tahun ini, perguruan tinggi tidak terlibat dalam pemindaian LJUN dan seluruh proses pemindaian dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi”, ucap Totok seraya menambahkan hal ini karena adanya peningkatan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Jika tahun depan, tambah Totok, seluruh satuan pendidikan melaksanakan UNBK, maka tahun ini merupakan tahun terakhir Dinas Pendidikan melakukan Pemindaian LJUN.
Pada kesempatan yang sama, anggota BSNP memaparkan kebijakan UN tahun 2017 sesuai dengan POS UN yang ditetapkan BSNP, khususnya bagian pengolahan hasil UN. Dalam hal ini, satuan pendidikan menyerahkan LJUN ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
“Penyerahan LJUN ini dilakukan setiap hari setelah ujian selesai dan dibuatkan berita acara penyerahan”, ucap Bambang.
Dalam pengolahan hasil UN ini, tambahnya, diperlukan integritas panitia pelaksana, mulai dari satuan pendidikan sampai ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi.
“Tanpa integritas, tidak akan terwujud kualitas dalam pelaksanaan UN”, ungkapnya seraya mengajak seluruh peserta untuk mengutamakan integritas dalam melaksanakan tugas. (BS)
Rakor UN Pendidikan Kesetaraan
PKBM Wajib Melaksanakan UNBK Pada Geombang Kedua di Bulan Oktober
Ujian Nasional (UN) Pendidikan Kesetaraan untuk gelombang pertama pada bulan April 2017 dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu UN Berbasis Komputer (UNBK) dan UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP), sedangkan ujian pada gelombang kedua di bulan Oktober seluruh satuan pendidikan kesetaraan wajib melaksanakan UNBK. Dinas pendidikan kabupaten/kota harus memastikan satuan pendidikan pelaksana UNBK dan UNKP pada hari ini, Senin (20/3/2017) dan menyerahkan data tersebut ke Balitbang. Demikian kesepakatan bersama dari rapat koordinasi pelaksanaan UN Pendidikan Kesetaraan yang diadakan di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (20/3/2017).
Acara ini diikuti oleh seluruh kepala dinas pendikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, turut hadir dalam acara ini adalah Kepala Balitbang, Dirjen PAUD dan Dikmas, Ketua, Sekretaris, dan Anggota BSNP, Sekretaris Balitbang, Direktur Pendidikan Kesetaraan dan Masyarakat, serta pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat koordinasi ini merupakan respon terhadap keluhan pengelola PKBM dan dinas pendidikan yang belum siap melaksanakan UNBK pada tahun 2017.
Sebagaimana kita ketahui, kebijakan BSNP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan UNBK bagi satuan pendidikan kesetaraan pada tahun 2017 masih belum optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala teknis di lapangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kesediaan satuan pendidikan formal sebagai tempat ujian masih minim, dan peserta ujian yang kurang familiar dengan komputer.
Konsekuensinya, sekitar dua puluh lima dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan permohonan ke BSNP dan/atau Direktorat Terkait untuk melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP), meskipun sudah ditetapkan sebagai pelaksana UNBK. Tidak hanya sekedar korespondensi melalui surat ke BSNP dan Kementerian, sebagian PKBM juga menyampaikan permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Menyikapi hal tersebut, dengan semangat untuk mencari solusi yang bijak bagi kedua belah pihak, penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud mengadakan rapat koordinasi pelakasnaan UN Pendidikan Kesetaraan di Gedung A, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Senin, 20 Maret 2017.
Menurut Kepala Balitbang tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk melakukan finalisasi dan penetapan satuan pendidikan kesetaraan UNKP dan UNBK. “Melalui rapat koordinasi hari ini, kita ingin memastikan jumlah satuan pendidikan kesetaraan pelaksana UNKP dan UNBK di masing-masing kabupaten/kota. Dengan demikian ada data final, berapa peserta UNBK dan peserta UNKP”, ucap Totok Suprayitno.
Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, tambah Totok, yang hadir dalam rapat koordinasi ini memiliki kewenangan untuk mentapkan jumlah peserta UNBK dan UNKP atas nama dinas pendidikan. Perlu dipastikan dokumen peserta ujian diserahkan ke Balitbang hari ini juga, karena ujian akan dilaksanakan pada bulan April.
Lebih lanjut, Kepala Balitbang menyampaikan tanggal-tanggal penting yang telah ditetapkan mulai dari penetapan peserta UNBK dan UNKP serta proses penggandaan pendistribusian bahan UN.
“Pada tanggal 22 Maret data akan diserahkan ke percetakan. Oleh karena itu data hari ini harus akurat. Sebab proses pencetakan adakan dimulai tanggal 23-27 Maret dan distribusi bahan UN dari percetakan ke provinsi pada tanggal 29 Maret sampa 6 April. Selanjutnya Dinas Kabupaten/Kota mengambil bahan UN pada tanggal 7-13 April”, ucap Totok.
Sesuai dengan POS UN yang ditetapkan BSNP, UN Pendidikan Kesetaraan gelombang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 22, dan 23 April untuk Paket C dan tanggal 13, 14, dan 20 April 2017 untuk Paket B. Sedangkan UN Pendidikan Kesetaran gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 14, dan 15 Oktober 2017 untuk Paket C dan pada tanggal 7, 8, dan 14 Oktober 2017 untuk Paket B.
Dari segi materi ujian, ada enam mata pelajaran untuk Paket B, yaitu PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Sedangkan untuk Paket C ada tujuh mata pelajaran yang diujikan, yaitu PPKn, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan tiga mata pelajaran sesuai jurusan (IPA atau IPS).
Menjawab pertanyaan peserta rakor, apakah pelaksanaan ujian pada gelombang kedua di bulan Oktober masih ada dua moda, yaitu UNBK dan UNKP, Ketua BSNP Erika Budiarti Laconi menegaskan seluruh PKBM wajib melaksanakan UNBK pada gelombang kedua.
“Masih cukup waktu untuk melakukan persiapan. Oleh karena itu, seluruh PKBM wajib melakanakan UNBK pada gelombang kedua”, ucapnya seraya menambahkan hal ini konsisten dengan surat edaran BSNP tentang UN Pendidikan Kesetaraan yang dikirim ke dinas pendidikan.
Keputusan BSNP tersebut sepenuhnya didukung oleh Harris Iskandar Dirjen PAUD dan Dikmas yang turut hadir dalam acara rapat koordinasi tersebut. “Kami sangat mendukung kebijakan BSNP yang menyatakan PKBM wajib melakasnakan UNBK pada gelombang kedua di bulan Oktober nanti. Mengapa? Sebab UNBK sangat efisien, praktis, dan transparan. Yang lebih penting lagi, melalui UNBK, telah terbukti indeks integritas dapat kita naikkan”, ucapnya seraya menambahkan jika ada peserta yang belum familiar dengan komputer, panitia pelaksana UNBK akan melakukan simulasi dan gladi bersih. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan UNBK.
Penataan Pendidikan Nonformal
Pada kesempatan tersebut, Kepala Balitbang juga menegaskan pentingnya penataan peserta UN pendidikan kesetaraan melalui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Penegasan ini disampaikan sebagai respon terhadap pertanyaan peserta Rakor dari Dinas Pendidikan Kota Tegal yang mempertanyakan pendataan peserta UN Pendidikan Kesetaraan melalui DAPODIK.
“Pendidikan nonformal bukan berarti liar. Pendataan peserta UN Pendidikan Kesetaraan melalu DAPODIK dimaksudkan untuk pengendalian mutu pendidikan nonformal, supaya perkembangan peserta didik dapat dipantau sejak mereka mengikuti proses pembelajaran di PKBM”, ucap Totok sambil menambahkan agar praktik baik yang telah dilakukan selama ini disikapi dengan positif. (BS).
Surat Edaran BSNP tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Satuan Pendidikan Tahun 2017
Berikut disampaikan Surat Edaran BSNP Nomor: 0079/SDAR/BSNP/III/2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Satuan Pendidikan Tahun 2017 (unduh disini).
Kisi-Kisi USBN Mata Pelajaran Agama Tahun Pelajaran 2016/2017
Berikut disampaikan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Mata Pelajaran Agama Tahun Pelajaran 2016/2017:
- Kisi-kisi USBN Mata Pelajaran Agama Islam (unduh disini);
- Kisi-kisi USBN Mata Pelajaran Agama Kristen (unduh disini);
- Kisi-kisi USBN Mata Pelajaran Agama Khonghucu (unduh disini);
- Kisi-kisi USBN Mata Pelajaran Agama Katolik (unduh disini);
- Kisi-kisi USBN Mata Pelajaran Agama Hindu (unduh disini); dan
- Kisi-kisi USBN Mata Pelajaran Agama Buddha (unduh disini).
KAPUSKURBUK: Komitmen Penerbit dan Penulis Mutlak Diperlukan Dalam Penyediaan BTP yang Berkualitas
Buku teks pelajaran memiliki peranan sangat penting dalam implementasi kurikulum. Selain memberikan informasi dan pengetahuan, buku teks pelajaran juga mesti mendorong peserta didik dalam meningkatkan literasi. Oleh karena itu, penyediaan Buku Teks Pelajaran (BTP) memerlukan komitmen dari semua pihak, khususnya penulis dan penerbit.
Demikian pesan dan arahan Awaluddin Tjalla Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) yang disampaikan dalam acara sosialisasi instrumen penilaian BTP Matematika dan PJOK kelas V dan VI SD/MI di ruang sidang Puskurbuk, Rabu (1/2/2017).
Turut hadir dalam acara ini adalah anggota BSNP, penulis, penerbit, tim pengembang instrumen, dan tim psikometri.
Awaluddin Tjalla dalam sambutannya mengatakan peran masyarakat terutama penerbit dalam penyediaan buku teks sangat signifikan. Selain itu, penerbit dan penulis juga perlu memberikan komitmen untuk menyediakan BTP yang berkualitas.
“Melalui acara sosialisasi ini, mari kita samakan persepsi dan kita bangun komitmen bersama untuk menghasilkan BTP yang berkualitas”, ucap dosen UNJ yang baru dua bulan memimpin Puskurbuk.
Lebih lanjut Awaluddin Tjalla mengatakan saat ini sedang dilakukan finalisasi Rancangan Undang-Undang Perbukuan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perbukuan di tanah air.
Sementara itu Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan mengatakan pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kesempatan kepada penerbit untuk menyusun BTP Matematika dan PJOK untuk kelas V dan VI SD/MI.
“Waktu yang diberikan kepada penulis dan penerbit untuk menyiapkan buku teks adalah tiga bulan. Dengan demikian kedua BTP tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru, yakni pada bulan Juli”, ucapnya.
Lebih lanjut Supriyatno mengatakan sebagai acuan untuk BTP yang digunakan di satuan pendidikan, telah diterbitkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Adapun semboyan dan motto Puskurbuk dalam penyediaan BTP adalah Bermutu, Murah dan Merata.
Zaki Suud anggota BSNP dalam paparannya menekankan pentingnya buku guru dalam proses pembelajaran.
“Jika ada materi pembelajaran yang dianggap sensitif, maka ulasan di buku siswa cukup dibuat secara singkat. Sedangkan ulasan detailnya ditulis di buku guru”, ucap Zaki seraya memberikan contoh materi tentang pendidikan reproduksi.
Lebih lanjut Zaki mengingatkan kepada penulis dan penerbit untuk memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan BTP. Pertama, prinsip kontekstual. Artinya, BTP harus kontekstual dengan dunia nyata dan keragaman bangsa Indonesia. Kedua, tidak ada kesalahan konsep dalam BTP. Ketiga, penggunaan bahasa disesuaikan dengan karakteristik peserta didik SD/MI. Keempat, orisinalitias tulisan, termasuk gambar-gambar ilustrasi. Kelima, hindari materi yang sensitif dan mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan SARA.
Pada acara sosialisasi ini, Sri Hidayati Kepala Bidang Kurikulum menyampaikan kebijakan kurikulum. Sementara Syaifuddin tim psikometri menjelaskan instrumen penilaian BTP. (BS)