Standar Pendidikan dan Merdeka Belajar

Mungkin menjadi pertanyaan di mana letak standar nasional pendidikan dalam era merdeka belajar di mana siswa mengoptimalkan bakatnya dan interestnya dengan mestinya kebebasan memilih bidang-bidang pelajaran. Merdeka belajar adalah suatu pendekatan di mana siswa dan mahasiswa memilih pelajaran yang diminati, dengan asumsi bahwa mengoptimalkan bakatnya maka semua orang akan memberikan sumbangan terbaik dalam bekarya, maka masyarakat akan menjadi lebih maju.

Pada tahun 1996 diluncurkan KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mungkin selaras dengan sekolah merdeka. Dalam KTSP sekolah diberi kewenangan menggali potensi daerah dan potensi SDM yang dimiliki sehingga sekolah bisa menawarkan mata pelajaran terbaik kepada siswa. Siswa atau masyarakat akan memeroleh peta jika ingin belajar bidang A terbaik ke sekolah X, bidang B ke sekolah Y. Saat itu KTSP tdak terlalu sukses karena guru dan kepala sekolah kurang memiliki pengalaman dalam menyusun kurikulum dan ujian nasional menyita perhatian sekolah untuk menjadi sasaran pencapaian. Sehingga sekolah terkenal hampir memiliki keseragaman yaitu ranking ujian nasional. Tidak ada sekolah terkenal karena unggul dalam bidang studi tertentu misal unggul dalam seni, olah raga, atau TIK.

KTSP ternyata tidak mampu melahirkan kurkulum yang memberikan mapel-mapel khusus, misalnya di Kalimantan tentang potensi lahan dan energi, kehutanan, perkebunan, minyak, gas bumi, dan batu bara. Diduga karena guru mengenai bidang ini tidak ada. Sekolah tidak memiliki wewenang merekrut guru dengan latar belakang seperti di atas. Dengan otonomi daerah seperi sekarang sekolah merdeka atau KTSP mestinya mampu melakukan penyusunan kurikulum yang merdeka dengan munculnya berbagai kekhususan yang riel di berbagai sekolah. Standar guru mungkin perlu direvisi dengan mengijinkan 10 sampai 20 persen guru bidang non konvensional.

Peran Standar Nasional

Konstiusi dan perundangan serta penjabarannya pada Standar Nasional Pendidik, SNP mengamanatkan Trilogi Pendidikan yaitu keagamaan, kebangsaan, dan ilmu pengetahuan. Dua materi ajar yang pertama tidak boleh diotonomikan atau dimerdekakan  karena bisa membahayakan negara yang merupakan tujuan yang lebih luas.

Keagamaan menjadi amanat kosntitusi menjadi pilihan jati diri kemajuan yang berbeda dari kemajuan yang dipelopori Barat yang sekular, pemisahan antara agama dan publik, dan sekarang kemajuan China yang  meniadakan agama dalam ranah publik, Indonesia memilih memadukan agama dalam ranah kebangsaan melalui pendidikan. Untuk tujuan tersebut di atas negara mengangkat hampir 200 ribu guru agama ditambah dengan yang diangkat oleh lembaga seperti NU dan Muhammadiyah, pesantren-pesantren mandiri, maka guru agama mungkin mendekati 2 juta orang. Standarisasi bidang agama sangat penting karena mata pelajaran ini untuk tingkat sekolah bukan bersifat pengetahuan melainkan lebih bersifat afektif atau bimbingan amal nyata. Bidang ini tidak dapat dilepas merdeka kepada sekolah sebagaimana semangat otonomi, bahwa layanan agama tetap merupakan wilayah pusat. Badan standar nasional pendidikan tetap perlu merumuskan ke mana arah pendidikan agama diberikan. Lebih jauh lagi pemerintah mendirikan pendidikan tinggi agama yang mencapai ribuan intitusi yang mayoritas dilaksanakan oleh swasta dalam koordinasi dan pengawsan departamen agama, pemerintah juga mendirikan sekolah agama milik negara sebanyak 59 tempat. Hulu atau sumber sumber ini juga harus dalam kendali pemerintah tidak dapat dibebaskan.

Untuk merealisir pendidikan kebangsaan pemerintah dan juga mayoritas dilakukan oleh swasta mendirikan program studi Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Sejak dari hulu pemerintah harus mengendalikan pendidikan kebangsaan ini karena mayoritas dilaksanakan oleh swasta maka standarisasi dan pengawasan sangat penting. Badan standar nasional juga mengawal standar standar isi SI dari PPKN agar daerah walaupun dalam era otonomi sekarang tetap dipastikan mengajarkan negara kesatuan, dasar konstitusi, hukum nasional, dan stadar perilaku dalam kerberagaman. Bidang ini pada masa lalu dikendalikan sampai tingkat pencetakan buku pada BUMN penerbitan.

Dalam bidang ilmu pengetahuan standar tetap diperlukan untuk dasar numerasi dan literasi terutama matematika yang menjadi dasar kompetensi numerasi dan kemampuan berbahasa yang menjadi dasar literasi. Pemahaman terhadap teks, pemahaman terhadap penjelasan oral, dan kompetensi menyampaikan atau kominkasi dan menulis merupakan dasar yang sangat penting yang harus dikawal oleh badan standar. Kemampuan dasar matematika juga sangat penting karena dasar matemetika akan digunakan dalam bidang lain seperti fisika dan juga IT, ilmu keteknikan serta ilmu ekonomi dan keuangan, dan bidang bidang lain termasuk olah raga khussunya atletik. Aplikasi tes yang menjadi salah satu tujuan perbaikan adalah PISA di mana matematika digunakan untuk memecahkan masalah masalah yang disimulasikan. Tanpa dasar matematik tertentu yang perlu dirumuskan maka bidang bidang lain tersebut tidak akan sukses.

Untuk bidang lain memang sebaiknya dimerdekakan kepada sekolah sebagai contoh di atas mapel mapel yang berkaitan dengan kekayaan daerah. Dewasa ini anak-anak daerah hanya menjadi penonton pengerukan sumber alamnya menyebabkan ketidak adilan yang sangat mendalam. Kemerdekaan sekolah dan kemerdekaan belajar ini sangat tepat mendorong daerah untuk menyadarkan dan memikirkan sejak usia dini akan kekayaan di sekitarnya. Peran standar nasional dalam hal ini merumuskan satndar ilmiah yang diperlukan, ahli-ahli filasafat ilmu diperlukan jangan sampai kurikulum yang ditawarkan berisfat subyektif, tidak logis, mengarah kepada ideologi tertentu, atau bahkan mistis. Demikianlah kira kira standar pendidikan BSNP tetap bisa berperan dalam era merdeka belajar dewasa ini.

Penulis: Prof. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

You may also like...