Selamat Jalan Ujian Nasional – Badan Standar Nasional Pendidikan

Selamat Jalan Ujian Nasional

BSNP: Penghapusan UN Butuh Revisi Regulasi

Ujian Nasional, yang tersohor dengan sebutan UN akan menemui titik ajalnya. Semoga ia husnul khatimah. Kematian UN ini mengundang pro kontra, ada yang menangisi, dan ada pula yang menyukuri. Bisa juga UN tidak mati, tetapi sekedar berpisah dengan kita, dengan sistem pendidikan nasional. Siapa tahu di masa depan dia kembali lagi bersama kita karena perubahan jaman.

Sebelum berpisah, tahun ini masih dilaksanakan dengan jadawal di bulan Maret dan April. Jadi tahun ini, tahun perpisahan, UN masih sempat mengunjungi sekolah-sekolah kita di seluruh tanah air untuk mengetes bagaimana para siswa kita memiliki capaian belajar di akhir masa belajarnya.  Inilah secara rinci jadwal UN tahun ini yang masih menghadiri siswa siswa kita yang berada di tahun terakhir pada setiap satuan pendidikan. Untuk 16 Maret 2020 giliran pertama adalah siswa-siswa SMK. Mereka harus menempuh UN sampai tanggal 19 Maret dengan mata uji: Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Berhubung ada pandemi Covid-19, ada sekolah-sekolah yang tidak bisa mengikuti secara penuh UN SMK karena kebijakan Pemda yang menutup sekolah dalam rangka melakukan social distancing. Kemudian disusul satuan pendidikan SMA/MA nanti tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April 2020 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan. Ada juga UN untuk Paket C yang akan diselenggarakan tanggal 4 – 7 April 2020. Selesai Paket C, dilanjutkan dengan UN SMP/MTs nanti tanggal 20 – 23 April 2020, dengan mata uji Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Akhirnya UN untuk Paket B akan dilaksanakan tanggal 2 – 4 Mei 2020. Untuk UN SMA/MA, SMP/MTs, Paket B dan C akan menghadapi kendala pelaksanaannya akibat mulai tanggal 15 Maret banyak sekolah di liburkan agar siswa belajar dirumah tidak keluar rumah untuk tujuan pencegahan penularan Covid-19. Banyak usulan dan pertanyaan dari Dinas mengenai apakah UN bisa dijadwal ulang. Badan Standar Nasional Pendidikan akan segera merumuskan kebijakan untuk menghadapi situasi terakhir berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Peran UN

Ujian nasional jatuh bangun perannya dalam dunia pendidikan di Republik ini. Hal ini tergantung arah pemikiran petinggi negeri ini, terutama petinggi bidang pendidikan. Bahkan karena begitu strategis dan seksinya persoalan UN, maka setiap pergantian menteri UN selalu saja menjadi trending topic  untuk menetapkan kebijakan terkait dengan bagaimana penilaian terhadap prestasi siswa dan sistem pendidikan ini harus dilakukan. Awalnya, ada saat-saat UN ikut menentukan dalam kebijakan itu, walaupun tidak pernah satu satunya penentu. Meskipun demikian UN selalu saja dituduh tidak layak untuk menentukan kelulusan karena tidaklah sesederhana itu mengukur kelulusan siswa hanya dengan UN. Sebenarnya UN tak pernah menjadi alat penentu kelulusan secara tunggal. Ketika memakai UN, tetap saja kelulusan harus dipadukan dan dilihat dengan aspek lain yang harus dilakukan dan dikuasai siswa seperti harus mengikuti proses belajar, harus mendapatkan paling tidak nilai baik untuk kepribadian, olah raga dan kesehatan. Hanya saja faktor-faktor karakter di luar UN itu gagal dilaksanakan untuk menentukan kelulusan oleh sekolah karena sekolah tidak mau repot-repot berurusan dengan siswa secara individu jika terjadi perbedaan persepsi dalam evaluasi karakter di sekolah.

Ujian nasional meskipun dicaci maki sebenarnya ia telah membantu membangun sistem umpan balik pada sekolah, siswa dan guru terkait efektivitas pembelajaran dan sistem pelayanan sekolah sebagai sebuah sistem terhadap stakeholdernya. Dengan adanya UN yang digunakan untuk menentukan kelulusan maka ujian itu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan motivasi guru untuk mengajar dengan lebih baik, dan juga mampu membangun kesadaran orangtua terhadap proses belajar anak-anaknya di rumah. Bahkan dengan nilai UN itu kita bisa membandingkan kualitas sekolah secara nasional. Tidak itu saja, Pemerintah Daerah sebagai penguasa pendidikan di daerah, juga bisa membandingkan mutu pendidikan antar sekolah di wilayah kekuasaannya. Begitu juga kepala sekolah bisa memanfaatkan hasil UN untuk melakukan peningkatan profesionalisme guru di sekolah masing-masing terkait proses pembelajaran. Lebih jauh gurupun juga bisa merefleksikan proses pembelajarannya dengan melihat dan menganalisis hasil UN sampai pada pokok bahasan mana yang sekiranya masih lemah dan perlu pembenahan lebih lanjut. Setelah UN tidak ada, sudah menemui ajalnya tahun ini, kita tidak tahu dengan alat apa kualitas pendidikan nasional akan dilihat dan dievaluasi. Apalagi dengan kebijakan Merdeka Belajar, USBN juga ditiadakan. Urusan uji menguji dan evaluasi di sekolah akan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat secara nasional. Akhirnya sistem pendidikan kita tidak akan memiliki instrumen peniaian yang hasilnya bisa menjadi indikator kualitas yang bisa  dibandingkan secara lokal, maupun nasional. Keadaan ini akan merepotkan sekolah untuk menentukan kriteria penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di mana kriteria kualitas akan diperbanyak sampai 30%. Ketika banyak orang mempertanyakan kebijakan penghapusan UN dalam konteks evaluasi pendidikan, ternyata UN akan ditakdirkan bisa reinkarnasi: UN tidak dihapus, tetapi diganti dengan merk baru: AKM (Asesmen Kompetensi Minimal) untuk siswa secara nasional. Seperti apa penampakannya? Kementerian masih akan mengembangkannya melalui aspek-aspek literasi, numerasi dan survey karakter secara nasional.

Penulis: Prof. Suyanto, Ph.D. (Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta)

      

You may also like...