Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Refleksi Penilaian Pendidikan dan Kebijakan Ujian Nasional

Dari kiri ke kanan, Bambang Suryadi Ketua BSNP, Totok Suprayitno Kepala Balitbang, Suyanto Moderator, Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan materi pada hari pertama Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang berlangsung pada tanggal 11-14 Februari 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyampaikan kebijakan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2018/2019 pada hari pertama pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK), Senin (11/2/2019) di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Sawangan. Tema RNPK tahun ini adalah Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan, berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 11-14 Februari 2019.

Sehubungan dengan tema RNPK tersebut, ada lima isu strategis yang dibahas dalam diskusi kelompok RNPK. Isu-isu strategis tersebut adalah penataan dan pengangkatan guru, revitalisasi pendidikan vokasi, sistem zonasi pendidikan, pemajuan kebudayaan, serta penguatan sistem perbukuan dan penguatan literasi. RNPK ini diikuti oleh 1.209 orang dari unsur Kemendikbud, Dinas Pendidikan, pegiat pendidikan, jurnalis, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan lainnya. Tujuan RNPK adalah untuk membangun sinergi antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Pada hari pertama RNPK, Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan topik tentang Refleksi Penilaian Pendidikan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan. Menurut Totok, penilaian pendidikan mesti berdampak pada peningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana penilaian dilakukan akan memengaruhi cara guru mengajar dan cara siswa belajar.

“Salah satu upaya guru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran adalah pemberian umpan balik terhadap tugas dan penilaian yang diberikan kepada siswa. Pemberian umpan balik ini biayanya kecil, tetapi dampak terhadap prestasi belajar sangat besar”, ucap Totok seraya mengutip hasil penelitian John Hattie tahun 2016.

Selain faktor pemberian umpan balik, tambah Totok, ada tiga faktor lain yang memengaruhi peningkatan program pembelajaran, yaitu strategi meta-kognitif (meta-cognitive strategies), tutorial rekan sebaya (peer tutoring), dan pembelajaran kelompok kolaboratif (collaborative group learning).

Sementara itu Ketua BSNP Bambang Suryadi menyampaikan beberapa isu strategis terkait dengan pelaksanaan UN. Jadwal UN tahun 2019 sedikit bergeser ke depan, yaitu pada akhir Maret 2019 khusus untuk UN SMA/MAK, sedangkan UN SMA/MA, Paket C/Ulya, SMP/MTs, dan Paket B/Wustha, dilaksanakan pada bulan April dan Mei.

“Penjadwalan UN ini memang sangat kompleks. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, diantaranya hari libur nasional, libur keagamaan, dan libur daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, seperti di wilayah Papua, Papua Barat, dan NTT”, ucap Bambang Suryadi seraya menambahkan meskipun jadwal UN bergeser, ketuntasan kurikulum harus dipenuhi.

Kebijakan kedua yang disampaikan Ketua BSNP adalah moda pelaksanaan UN. Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK). UNBK menjadi main streaming pelaksanaan UN di masa depan. Peserta didik kita adalah generasi milineal yang memiliki tingkat literasi TIK sangat bagus. Selain itu, mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan pelaksanaan UNBK juga terbukti lebih efisien dan efektif dibandingkan UN berbasis kertas dan pensil, dari segi waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Yang lebih penting lagi, melalui UNBK kita bisa mewujudkan pelaksanaan UN yang berintegritas.

Upaya perluasan pelaksanaan UNBK dilakukan dengan berbagi sumber (resource sharing). Terkait dengan penjadwalan UN yang berbeda antar jenjang, juga dimaksudkan untuk optimalisasi resource sharing. Sebagai contoh, ketika UN SMK/MAK dilaksanakan pada tanggal 25-28 Maret 2019, bisa menggunakan sumber daya milik SMA/MA, sebab UN untuk SMA/MA dilaksanakan pada bulan April.

Selain itu, BSNP juga menyampaikan kebijakan pelaksanaan UN  di daerah terdampak bencana alam, seperti di Lombok Utara, Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah, Lampung, dan Banten. Ada kebijakan dan perlakuan khusus untuk pelaksanaan UN di daerah tersebut. Puspendik, Direktorat terkait, dan BSNP telah melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan LPMP di masing-masing wilayah untuk melakukan pendataan dan membahas pelaksanaan UN.

“Moda pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana alam ada dua, yaitu UNBK dan UNKP. Seoptimal mungkin, tetap bisa dilaksanakan dengan UNBK. Namun, jika kondisi infrastruktur, jaringan internet dan asupan daya listrik tidak memungkinkan, maka pelaksanaan UNBK tidak bisa dipaksakan”, ucap Bambang.

Sebagaimana kita ketahui bersama, RNPK 2019 dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada hari Selasa (12/2/2019).  Dalam kesempatan tersebut Presiden menyampaikan bahwa setelah empat setengah tahun pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, fokus berikutnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Melalui pembangunan SDM ini, diharapkan dapat lahir tenaga kerja terampil, termasuk peningkatan kompetensi guru.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menekankan pentingnya melahirkan generasi muda yang produktif dalam menyambut bonus demografi. “Bagaimana kita mengoptimalkan pendidik usia produktif ini betul-betul produktif, betul-betul menghasilkan nilai tambah selain konsumsi untuk dirinya sendiri, juga menghasilkan konsumi untuk penduduk yang usianya di bawah dan di atas usia produktif”, ucapnya.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *