67 LKP Terima Bantuan Untuk Peningkatan Kualitas Lulusan

Surabaya – Sebanyak 67 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menerima bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyerahan bantuan ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Pembinaan LPK dan pengelola LKP dalam acara Orientasi Bantuan Teknis yang berlangsung mulai tanggal 8 sampai dengan 10 April 2018 di Kota Surabaya.
 
Menurut Purwanto Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana, kegiatan ini diikuti oleh 67 LKP dari seluruh Indonesia yang tersebar di 12 provinsi dan 42 Kabupaten/Kota.
 
“Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menerima 127 proposal dari LKP di seluruh Indonesia. Melalui penilaian proposal, sebanyak 92 LKP dinyatakan lolos, tetapi setelah dilakukan visitasi, hanya 67 yang dinyatakan layak menerima bantuan”, ucap Purwanto.
 
Lebih lanjut Purwanto menjelaskan diantara jenis keterampilan yang menerima bantuan adalah kursus otomotif, menjahit, tata boga, bahasa asing, dan kecantikan. Besar bantuan yang diberikan sekitar 30 juta rupiah. Diberikan dalam bentuk uang tunai, sebab keperluan masing-masing LKP berbeda-beda.
 
“Melalui bantuan ini, kita berharap kualitas pendidikan pada LKP dapat ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing”, ucap Purwanto mengutip pesan Yusuf Muhyidin Direktur Pembinaan LKP dalam acara pembukaan pada hari Ahad malam (8/4/2018).
 
Sebagai tindaklanjut dari pemberian bantuan ini, pengelola LKP mesti memberikan kursus dan pelatihan secara gratis kepada peserta kursus, sekurang-kurangnya lima orang dalam satu periode pelatihan. Selebihnya, LKP masih diperbolehkan memungut biaya dari peserta didik.
 

Peserta Orientasi Pemberian Bantuan Menyampaikan pertanyaan kepada nara sumber terkait standar nasional pendidikan untuk LKP.

 
Secara terpisah Hendi Gunadi staf Direktorat Pembinaan LKP mengatakan baru kali ini acara ini melibatkan BSNP. Selama ini hanya melibatkan Inspektorat Jenderal dan Bagian Keuangan Kemdikbud.
 
“Pelibatan BSNP dalam acara seperti ini dapat memberikan pencerahan kepada pengelola LKP tentang konsep pendidikan berbasis standar pada pendidikan nonformal, khususnya LKP”, ucap Hendi seraya menambahkan nara sumber lainnya adalah dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud, SEAMEOLEC, tim Dapodik PAUD Dikmas, dan praktisi desain interior.
 
Bambang Suryadi Ketua BSNP yang menjadi nara sumber dalam kegiatan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas lulusan dari LKP.
 
“LKP salah satu lembaga yang memberikan kontribusi terhadap penyediaan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri”, ucapnya seraya menambahkan BSNP pada tahun 2018 ini mengembangkan standar nasional untuk LKP secara menyeluruh.
 
“Ada delapan standar nasional pendidikan untuk LKP yang dikembangkan BSNP pada tahun ini. Selama ini standar LKP dikembangkan satu persatu, sehingga sulit untuk menuntaskannya mengingat jumlah jenis kursus yang sangat banyak”, ujar Bambang.
 
Dengan adanya standar nasional pendidikan untuk LKP ini, tambah Bambang, diharapkan kualitas lulusan LKP dapat ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi standar sarana dan prasarana LKP.
 
Terkait dengan pemanfaatan dana bantuan, Ketua BSNP menegaskan pentingnya menjaga prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan dalam pengadaan sarana dan prasarana LKP. (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *