Kepala Balitbang: Kemdikbud dan Kemenag Bersinergis dalam Pemantauan UN 2018
Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggelar hajatan nasional dalam bentuk Ujian Nasional (UN) pada bulan April mendatang. UN SMK akan diselenggarakan pada tangal 2-5 April, sedangkan UN jenjang SMA/MA diselenggarakan pada tanggal 9-12 April, dan UN SMP/MTs diselenggarakan pada tanggal 23-26 April 2018. Sementara itu, UN Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket C dilaksanakan dengan dua pilihan. Pilihan pertama pada tanggal 27-30 April dan pilihan kedua pada tanggal 27, 28 atau 29, 30 April dan 2 Mei, sedangkan UN untuk Program Paket B dilaksanakan pada pada tanggal 4-6 Mei 2018.
Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan UN, Badang Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rapat koordinasi Panitia UN Tingkat Pusat di Gedung A, lantai dua, pada hari Kamis, 22 Maret 2018. Agenda utama rapat koordinasi ini adalah persiapan pemantauan UN 2018. Pemantauan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pra UN untuk memastikan bahan dan perangkat UN sudah siap dan tahap kedua dilakukan pada saat pelaksanaan UN.
Suasana Rapat Koordinasi UN Tinglat Pusat Tanggal 22/3/2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
“Pelaksanaan pemantauan UN perlu disinergikan antar direktorat di lingkungan Kemdikbud dan antar Kemdikbud dan Kementerian Agama. Tidak ada dikotomi antara sekolah dan madrasah”, ucap Totok Supriyatno Kepala Balitbang dalam sambutannya.
Petugas pemantauan dari Kemdikbud, tambah Totok, selain memantau pelaksanaan UN di sekolah, juga dapat melakukan pemantauan di madrasah atau sekolah keagamaan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Demikian juga sebaliknya, pemantau dari Kemenag, dapat memantau pelaksanaan UN di sekolah. Dengan demikian, tim pemantau bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dari satuan pendidikan.
Gagasan Kabalitbang tersebut disambut positif oleh Direktur Pendidikan Kristen Kementerian Agama. “Kami mendukung gagasan Kepala Balitbang. Kami sangat terbuka bagi tim pemantau dari Kemdikbud yang akan memantau UN di Sekolah Keagamaan Kristen”, ucapnya sambil menyebutkan saat ini ada 136 Sekolah Keagamaan Kristen yang mengikuti UN.
Lebih lanjut, Totok menegaskan perlunya pembekalan (coaching) bagi tim pemantau sebelum mereka turun ke daerah. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi di kalangan tim pemantau dan mengantisipasi kemungkinan masalah yang muncul di lapangan. Yang lebih penting lagi, selama di lapangan tim pemantau dapat memastikan pelaksanaan UN sesuai dengan ketentuan dalam POS Penyelenggaraan UN yang ditetapkan oleh BSNP.
UN tahun ini diikuti oleh 8.1 juta peserta dan 96 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Moda utama pelaksanaan UN tahun ini adalah dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Secara nasional, 78 persen satuan pendidikan melaksanan UNBK dan 22 persen lagi masih melaksanakan ujian berbasis kertas. Pada jenjang SMP/MTs, 63 persen melaksanakan UNBK, sedangkan pada jenjang SMA/MA sebanyak 91 persen dan pada jenjang SMK sebanyak 98 persen yang melaksanakan UNBK.
Sementara itu, Bambang Suryadi Ketua BSNP mengatakan bahwa BSNP telah merilis revisi POS UN dan POS USBN. Revisi ini dilakukan berdasarkan masukan dari lapangan dan direktorat terkait. Pada intinya, revisi dilakukan untuk memberi pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan UN dan USBN. Oleh karena itu, penting bagi tim pemantau untuk memiliki POS UN dan POS USBN beserta revisinya.
“Pada pertemuan ini, BSNP memberikan tiga dokumen, yaitu Peraturan Menteri tentang penilaiah hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah, POS UN dan POS USBN, serta buku saku tanya jawab tentang UN dan USBN”, ucapnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan khusus untuk Papua Barat dan Papua, pelaksanaan UN SMK pada tanggal 2 April diundur ke tanggal 7 April, sebab tanggal 2 April telah ditetapkan sebagai hari libur keagamaan di kedua provinsi tersebut.
Dadang Sudiyarto Sekretaris Balitbang dalam paparannya menjelaskan bahwa jadwal UNBK dimulai pukul 07.30-09.30, sedangkan UNKP dimulai pukul 10.30-12.30. Satu mata pelajaran diujikan dalam sehari, pra pemantauan difokuskan pada daerah yang masih banyak melaksanakan UNKP.
“Bagi daerah yang UNKP masih tinggi, menjadi prioritas pra-pemantauan UN dengan tujuan untuk memastikan, apakah soal sudah ada di provinsi dan apakah sudah didistribusikan ke kabupaten/kota”, ucapnya seraya menambahkan daerah yang UNKP masih tinggi UNKP diantaranya adalah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Banten.
Sekretariat UN menyediakan instrumen dan panduan laporan pemantauan persiapan UN 2018, yang dapat diakses di http://bit.ly/praun2018. (BS)