April 2018

Jakarta – Mulai hari ini, Senin, 9 April 2018 Ujian Nasional SMA/MA dilaksanakan secara serentak dan akan berlangsung sampai tanggal 12 April 2018. Di wilayah DKI, seratus persen SMA/MA melaksanakan UNBK. Pelaksanaannya ada yang dua sesi dan ada juga yang tiga sesi dalam sehari, sesuai dengan jumlah siswa dan komputer.

Secara nasional sekitar 1,3 juta siswa SMA/MA atau 91 persen dari total 1.53 juta siswa mengikuti UNBK tahun ini. Tahun ini sebanyak 16 provinsi yang seratus persen melaksanakan UNBK untuk jenjang SMA/MA.

 

Berdasarkan hasil pemantauan BSNP, sinkronisasi untuk sekolah di wilayah DKI telah dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu. Semuanya berjalan lancar, kecuali di sebuah madrasah swasta yang sempat terkendala karena server cadangannya belum dimutakhirkan, sehingga perlu waktu lebih lama untuk singkronisasi.

 

“Secara umum, pelaksanaan UNBK di Subrayon dua DKI lancar, kecuali di satu madrasah swasta yang mengalami kesulitan sinkronisasi karena server lokal yang sedikit bermasalah”, ucap Ismail Nur Kepala MAN 4 Jakarta seraya menambahkan masalah tersebut telah berhasil ditangani.

 

Ketua BSNP Bambang Suryadi melakukan pemantauan di SMA Bakti Mulya 400 dan MAN 4 Jakarta pada hari pertama pelaksanaan UNBK. Di SMA swasta ini UNBK diikuti oleh 113 siswa, terbagi dalam dua ruang dan dua sesi. Sedangkan di MAN 4, UNBK tahun ini diikuti oleh 424 siswa, terbagi dalam empat ruang dengan tiga sesi.

 

“Jumlah siswa kami banyak, sementara jumlah komputer hanya 160 unit saja. Oleh karena itu, UNBK di sini (MAN 4) dilaksanakan dalam tiga sesi”, ucap Ismail Nur Kepala MAN 4 kepada anggota BSNP.

 

Menurut Ismail Nur, MAN 4 Jakarta merupakan subrayon dua yang menangani 43 Madrasah di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sinkronisasi untuk subrayon dua ini, secara umum lancar. Pengawasan dilakukan secara silang antar sekolah/madrasah.

 

 

Menurut Raden Saiful Ahmad Kepala SMA Bakti Mulya 400 Jakarta, pelaksanaan UNBK dirasakan lebih efektif dan efisian dibanding UN berbasis kertas. Panitia tidak perlu mengambil bahan UN di penyimpanan soal. Siswa juga lebih nyaman dengan UNBK.

 

Namun, tambah Saiful Ahmad, informasi kebijakan tentang ujian nasional sering kali terlambat bagi sekolah swasta.

 

“Kami yang mengelola sekolah swasta, sering terlambat menerima informasi kebijakan UN atau USBN”, ucap Saiful seraya mengapresiasi BSNP yang melakukan pemantauan UN di sekolah yang dipimpinnya.

 

“Baru kali ini selama tiga tahun melaksanakan UNBK, kami dikunjungi BSNP. Kami sangat berterimakasih dan semoga perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta dapat ditingkatkan”, ucap Saiful.

 

Lebih lanjut Saiful mengatakan bahwa kuota pelatihan yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI untuk guru-guru sekolah negeri dan swasta juga kurang berimbang. Justru Direktorat Pembinaan SMA yang sering melibatkan SMA Bakti Mulya dalam berbagai kegiatan dan pelatihan. (BS)

Jakarta – Pada hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional SMK, Kamis, 5 April 2018, Totok Suprayitno Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan di Kota Depok. Turut mendampingi Kabalitbang dalam pemantauan UN SMK adalah Tamrin Kasman Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Bambang Suryadi Ketua BSNP, M. Thamrin Kepala Dinas Pendidikan Depok, Dadang Ruhiyat Kepala Kantor Cabang Dinas Jawa Barat, dan tim dari sekretariat UN.

 

 

Sasaran pemantauan difokuskan pada dua SMK, yaitu SMKN 1 dan SMK Taruna Bhakti Depok, sebagai representasi dari SMK Negeri dan Swasta. Di Kota Depok ada 127 SMK, dengan rincian 4 negeri dan 123 swasta.

 

Kedua SMK tersebut melaksanakan UNBK dengan jumlah peserta 496 orang untuk SMKN 1 dan 549 orang di SMK Taruna Bhakti. Pelaksanaan UNBK di masing-masing sekolah dijadwalkan dalam dua sesi setiap hari.

 

M. Thamrin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depak mengatakan bahwa di Kota Depok ada 127 SMK. Dari jumlah tersebut, 4 negeri dan 123 swasta. Tahun ini seluruh SMK di Kota Depok telah melaksanakan UNBK. Dalam pelaksanaannya, ada yang mandiri dan ada juga yang bergabung. 

 

Merespon kondisi SMK di Kota Depok, Totok Suprayitno Kepala Balitbang mengatakan jumlah SMK swasta dan negeri perlu dibatasi. “Pembatasan ini dimaksudkan untuk penguatan pendidikan kejuruan dengan cara menciptakan keunggulan untuk SMK di daerah tertentu. Di Depok, misalnya, jika Teknik Komputer Jaringan bisa menjadi SMK unggulan”, ucap Totok yang pagi itu dalam kapasitasnya mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendadak ada tugas penting sehingga tidak dapat memantau pelaksaan UN SMK.

 

Menurut Rochmatul Kholil Kepala SMKN 1 Depok, selama tiga hari pertama pelaksanaan UNBK, secara umum berjalan lancar. Gardu listrik di dekat sekolah sempat rusak, tapi pihak PLN langsung mengambil tindakan dengan memasang gardu sementara, sehingga pasokan listrik selama ujian tetap stabil, tanpa ada masalah. 

 

Sementara itu  Bambang Suryadi Ketua BSNP mengatakan perlu ada moratorium pendirian SMK baru, seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

 

“Kebijakan yang diambil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bisa diikuti oleh Dinas Pendidikan di Provinsi lain dengan maksud supaya keunggulan SMK bisa lebih fokus”, ucapnya seraya menambahkan peran Pimpinan Daerah dalam peningkatan mutu pendidikan kejuruan sangat strategis. (BS)