SERBA SERBI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET C TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Jakarta–Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya melakukan perbaikan Pendidikan Kesetaraan, baik untuk mutu maupun dalam pelaksanaan pada saat Ujian Nasional Program Paket, yaitu pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK mencakup Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
Para peserta UN Program Paket adalah siswa yang terdaftar pada PKBM, SKB, Pondok Pesantren penyelenggara program Wustha, atau kelompok belajar sejenis yang memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap.
Peserta UNPK di luar negeri kebanyakan adalah para tenaga kerja yang tengah bekerja di luar negeri. Khusus untuk para penyumbang devisa ini diberikan dispensasi melaksanakan UN pada hari libur agar tidak mengganggu hari kerja atau menghindari kasus tidak mendapatkan ijin dari majikan tempat bekerja.
Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh anggota BSNP, banyak ditemui hal-hal yang cukup menarik perhatian di lapangan. Hal tersebut nantinya akan menjadi masukan atau pertimbangan dalam menyusun kebijakan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan UN ke depannya.
Seperti hasil pemantauan Kiki Yuliati, salah seorang anggota BSNP untuk periode 2014-2018, di Provinsi Lampung. Anggota BSNP yang berasal dari Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan ini mendapati salah satu peserta UN Program Paket C membawa seorang puterinya ke dalam ruang ujian. Di dalam POS memang tidak diatur secara khusus untuk kondisi yang demikian. Kiki mengatakan, “Bagaimana kita harus bikin POS nya? Susah kan? Ibu ini bilang “tak ada yang bisa jaga anaknya sementara dia harus UN untuk pekerjaannya agar bs menghidupi anak” “.
Dan ada pula seorang Ibu yang membawa balita dan membiarkan si balita tertidur pulas sementara Ibunya mengerjakan soal-soal Ujian Nasional.
Perjuangan dan semangat yang luar biasa, menempuh UN di usia yang rata-rata sudah tidak muda lagi untuk mendapatkan ijazah yang setara dengan SMA untuk memperbaiki pekerjaan mereka, untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
Laporan dari Solo, Provinsi Jawa Tengah diberikan oleh Khomsiyah (anggota BSNP), UNPK diikuti oleh Kelompok Belajar, yang pesertanya cukup banyak dengan rentang usia antara 15 s.d. 17 tahun (seperti sekolah formal). Alasan mengikuti pendidikan non formal (Kelompok Belajar) karena biayanya sangat murah dan ada keahlian khusus keperawatan. Ahli akuntan yang berasal dari Universitas Trisakti tersebut menambahkan bahwa di Solo terdapat peserta UNPK dengan kebutuhan khusus, ada 3 (tiga) peserta. Mereka didampingi oleh pendamping dari PKBM dan 1 (satu) orang Pengawas.
Ada yang menarik dari pelaksanaan UN Program Paket C tahun ini bahwa tidak semua kisah peserta UN Program Paket C memiliki sisi “kelam”, karena di sisi lain banyak pula peserta yang berasal dari Home Schoolling dan Kelompok Belajar. Hal ini menunjukkan bahwa UN Program Paket C semakin menarik minat dan diakui oleh masyarakat.
Titi Savitri, seorang anggota BSNP yang berasal dari UGM Yogyakarta melaporkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa pelaksanaan UNPK memang belum tertib atau peraturan lebih longgar dimana seorang peserta dipebolehkan membawa anaknya ke dalam ruang ujian (seperti kejadian di Lampung).
Peserta Ujian Program Paket C di SMP 13 Makasar, tidak dipungut bayaran di PKBM tempat mereka belajar. Karena adanya subsidi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan adanya kebijakan pendidikan gratis.
UNPK 2016: Di Depok Peserta Tidak Hadir Karena Tidak Dapat Izin Dari Tempat Kerja
Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) adalah ketidakhadiran peserta pada saat ujian. Banyak alasan mengapa mereka tidak bisa hadir. Diantaranya adalah karena sakit, bekerja, ngurus keluarga, tidak mendapat izin dari majikan, dan bahkan ada yang tidak mendapat izin dari suami.
Kasus yang terjadi di Depok misalnya, sebagaimana dilaporkan Ketua BSNP, ada peserta UNPK yang tidak hadir karena tidak mendapat izin dari perusahaan (majikan) di tempat kerja.
“Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sidak UNPK di Depok (6/4/16). Ada peserta ujian yang tidak bisa ikut UNPK karena tidak mendapat izin dari tempat kerja atau majikan”, tulisnya melalui pesan singkat seraya menambahkan apakah mungkin jadwal UNPK dibuat lebih fleksibel, misalnya di luar hari kerja.
Dalam konteks ini, jadwal UNPK ditetapkan pada siang hari salah satu pertimbangannya adalah untuk memberi kesempatan bagi mereka yang bekerja, masih bisa bekerja setengah hari, dari pagi sampai siang.
“Sebenarnya POS Ujian Nasional sudah mempertimbangkan waktu kerja bagi peserta ujian yang bekerja. Jika pelaksanaan UNPK dengan komputer, jadwal bisa diatur lebih fleksibel”, ucap salah satu anggota BSNP.
Yang menjadi pertanyaan kita adalah zaman sekarang ini kok masih ada majikan yang tidak memberi izin kepada karyawan untuk ujian?. Apa alasan perusahaan atau majikan tidak memberikan izin bagi karyawan untuk mengikuti ujian nasional. Bukankah hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan, termasuk mengikuti ujian?.
Untuk UNPK di luar negeri, tambahnya, jadwal ujian disesuaikan dengan waktu libur atau izin dari majikan. Kekhususan ini diberikan berdasarkan permohonan dari masing-masing PKBM di luar negeri.
“Di Hongkong pelaksanaan UNPK Program Paket C pada tanggal 10 dan 17 April, sedangkan di Taiwan pada tanggal 23 dan24 April 2016”, ucap anggota BSNP tersebut.
Di Hongkong pada UNPK tahun ini ada 257 peserta Program Paket C dan 42 orang untuk Program Paket B. Sementara di Taiwan ada 63 orang untuk Program Paket C dan 11 orang untuk Program Paket B. (BS)
VARIASI PELAKSANAAN UNBK: Lesehan dan Jarak antar Peserta Terlalu Dekat
Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Antusiasme satuan pendidikan untuk melaksanakan UNBK tahun ini meningkat drastis dibanding tahun lalu.
Data dari Puspendik per 1 April 2016 menunjukan ada 4.381 satuan pendidikan pelaksana UNBK tahun 2016 untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Ada kenaikan 800 persen dibanding tahun lalu dengan jumlah 554 sekolah/madrasah.
Namun demikian teknis pelaksanaan ujian di lapangan, masih terdapat variasi di masing-masing wilayah dan/atau sekolah. Di SMKN 4 Padalarang Jawa Barat, misalnya, peserta UNBK mengikuti ujian dalam posisi lesehan (duduk di lantai) yang dilapisi karpet warna merah.
Menurut Zaki Suud anggota BSNP yang memantau di sekolah tersebut, memang sehari-hari laboratorium komputer diatur sedemikian rupa.
“Memang sehari-hari, kondisi laboratorium diatur seperti ini (lesehan) dan siswa lepas sepatu”, ungkap pihak sekolah sebagaimana dituturkan kembali oleh Zaki Suud.
Sementara itu, dari Lampung Kiki Yuliati melaporkan posisi tempat duduk antar peserta UNBK terlalu dekat. Meskipun soal untuk setiap peserta berdeda, pengaturan tempat duduk seperti ini kurang tepat. Sebab berpotensi bagi peserta ujian untuk saling berkomunikasi.
“Jarak antar peserta UNBK terlalu dekat. Ini terjadi di SMAN 2 Bandar Lampung”, tulis Kiki Yuliati melalui pesan singkat (WA) seraya menambahkan perlu pengaturan dalam POS UN terkait posisi tempat duduk peserta UNBK.
Namun demikian, beberapa sekolah sudah mengatur posisi tempat duduk dengan baik. Seperti di SMA Bina Bangsa Malang atau SMKN 4 Banjarmasin, sebagaimana dilaporkan Ipung Yuwono (Malang) dan Bambang Suryadi (Banjarmasin).
Di kedua sekolah tersebut, masing-masing siswa menempati kursi dan meja yang terpisah. Jarak antar peserta ujian juga tidak dekat. Dengan demikian, setiap peserta bisa fokus dan konsentrasi mengerjakan soal ujian.
Variasi lainnya adalah, pengawas ruang yang dilakukan secara silang. Di Provinsi DKI dan Kalsel misalnya, pengawas UNBK diatur secara silang. Sedangkan di tempat lain tidak silang. Memang di POS UNBK secara eksplisit pengawas UNBK tidak diatur secara silang.
Masukan dari lapangan, sebaiknya pengawas diatur secara silang, sedangkan proktor dan teknisi tidak silang.
“Pengawasan secara silang bisa meningkatkan keseriusan peserta UN”, ungkap proktor di SMKN 4 Banjarmasin. (BS)
PKBM MELATI: Satu-Satunya PKBM Terakreditasi di Kota Banjarmasin
Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C di Kota Banjarmasin dipusatkan di dua tempat, yaitu SMAN 2 dan SMKN 1 di jalan Mulawarman. UNPK dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 7 April 2016, dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan diikuti 930 orang dari 15 PKBM dan satu pondok pesantren.
Dari 15 PKBM yang ada di Kota Banjarmasin, sampai berita ini ditulis, baru satu PKBM yang terakreditasi, yaitu PKBM Melati yang berlokasi di Banjar Timur.
“PKBM Melati merupakan satu-satunya PKBM yang terakreditasi di Kota Banjarmasin. Didirikan tahun 2007 dan baru terakreditasi oleh BAN PAUD PNF dengan status akreditasi C”, ungkap Hartini seraya menambahkan dari PKBM yang dikelolanya ada 83 orang peserta Program Paket C dan 33 orang peserta Program Paket B yanng ikut ujian tahun ini.
Terkait dengan ujian satuan pendidikan kesetaraan, PKBM Melati telah melaksanakan pada bulan Februari 2016. Selain itu, juga ada ujian tingkat derajat kompetensi istilah untuk ujian semesteran pada pendidikan nonformal.
“Di PKBM Melati ada ujian tingkat satuan pendidikan dan ujian tingkat derajat kompetensi. Jika tidak, kami tidak boleh mendaftarkan peserta UNPK pada bulan Desember 2015. Adanya ujian inilah yang menjadi salah satu faktor diperolehnya akreditasi dari BAN PAUD PNF,” ucap Hartini.
Selain informasi dari pengelola PKBM, penulis juga melakukan cross check dengan peserta UNPK dan pihak Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait dengan pelaksanaan ujian satuan pendidikan kesetaraan. Kedua belah pihak menyatakan bahwa di PKBM tersebut dilaksanakan ujian tingkat satuan pendidikan dan ujian tingkat derajat kompetensi.
“Ada ujian tingkat derajat kompetensi dan tingkat satuan pendidikan kesetaraan”, ungkap Aldhani pegawai Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang menangani pendidikan masyarakat. (BS)
UNPK DI BANJARMASIN: Kehadiran Peserta Tinggi, Namun Ketaatan Terhadap POS UN Masih Rendah
Banjarmasin–Pada hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C di Kota Banjarmasin, hampir seluruh peserta hadir. Dari 930 peserta hanya ada beberapa orang yang tidak hadir karena sakit.
Seperti tahun lalu, pelaksanaan UNPK Program Paket C di Kota Banjarmasin dipusatkan di dua tempat, yaitu SMAN 2 dan SMKN 1 di jalan Mulawarman. Tahun ini ada 930 orang peserta UNPK Progarm Paket C dari 15 PKBM dan satu pondok pesantren.
Di satu sisi kehadiran peserta cukup tinggi, namun di sisi lain, masih banyak ketentuan di dalam POS yang tidak ditaati. Diantaranya adalah pengawas yang membiarkan peserta didik membawa telepon genggam ke dalam ruang ujian dan menempatkan tas di atas meja. Ada juga pengawas yang tidak menegur peserta yang bericara (ngobrol) dengan peserta lain. Bahkan pengawas sendiri ada yang menggunakan telepon genggam di ruang ujian.
Penulis sendiri menemukan tiga orang peserta di ruang 25 lantai satu SMKN 1, yang membawa telepon genggam di ruang ujian. Ketika ditanya, saat keluar dari ruang ujian, mengapa membawa telepon genggam, dengan enaknya peserta menjawab, “Saat di ruang ujian telepon dalam keadaan tidak aktif”.
Sementara di ruang 34, ada peserta yang bicara dengan peserta lain, tetapi dibiarkan oleh pengawas. Melihat kenyataan seperti ini, penulis memanggil pengawas ke luar ruang ujian dan mengingatkan untuk bersikap tegas dan menegur peserta yang ngobrol saat ujian.
Untuk meningkatkan kredibilitas pelaksanaan UNPK, masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari tingkat satuan pendidikan kesetaraan, pengelola, peserta, dan pembina di Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Direktorat terkait. Ini tugas dan tantangan kita bersama. (BS)
UNBK 2016: SECURITY SYSTEM LEBIH HANDAL
Banjarmasin–SMKN 2 Banjarmasin untuk kedua kalinya melaksanakan UNBK. Pada tahun 2016 ada 219 peserta UNBK yang dibagi menjadi enam ruang dengan 135 komputer. Dengan demikian UNBK bisa dilaksanakan dalam dua shift.
“SMKN 2 Banjarmasin ini merupakan satu-satunya sekolah yang melaksanakan UNBK dengan dua shift. Sekolah lain tiga shift dan selesai pada pukul 16.00”, ucap Dian Dicky Nugraha yang sudah dua tahun ini menjadi proktor UNBK.
Di tengah-tengah pemantauan UNBK, penulis mencoba menggali lebih dalam tentang perangkat yang dipakai dalam ujian dari proktor.
Menurut Dicky program yang dipakai tahun 2016 lebih kompleks dibandingkan UNBK tahun 2015.
“Pada tahun 2016 ini, program harus membaca hardware terlebih dahulu baru bisa membaca serial number. Tidak seperti tahun kemarin. Tetapi dengan cara seperti ini, security system UNBK lebih handal, meskipun memerlukan waktu lebih lama”, ucapnya seraya memberikan apresiasi kepada Puspendik yang telah memberikan pelatihan kepada para proktor. (BS)
USULAN DARI LAPANGAN: PENGAWAS UNBK PERLU DILAKUKAN SECARA SILANG
Banjarmasin–Berbeda dengan kebijakan UNBK tahun 2015, pada tahun 2016 ini ada tiga unsur yang berperan penting dalam pelaksanaan UNBK, yaitu pengawas, proktor, dan teknisi. Tahun kemarin tidak ada pengawas, hanya ada proktor dan teknisi saja.
Peran pengawas adalah melakukan hal-hal yang bersifat administratif, seperti mengecek kesesuaian foto kartu UNBK dengan peserta supaya tidak ada perjokian dan membacakan tata tertib ujian. Singkat kata, peran pengawas UNBK tidak jauh berbeda dengan pengawas UN Berbasis kertas.
Dalam POS UN, pengawas tidak diatur secara silang. Berbeda dengan UN berbasis kertas yang secara eksplisit diatur secara silang. Sementara proktor dan teknisi, memang tidak diatur secara silang, sebab peran dan tugas mereka berbeda dengan pengawas.
Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa provinsi yang mengatur pengawas UNBK secara silang, seperti Dinas Pendidikan DKI dan Kalimantan Selatan.
Dari hasil pemantauan penulis di Banjarmasin, ada usulan supaya pengawas UNBK diatur secara silang.
“Saya usul supaya pengawas diatur secara silang, supaya anak-anak serius dalam mengikuti ujian karena diawasi pihak eksternal (pengawas dari sekolah lain”, ucap Dian Rycky Nugraha proktor SMKN 2 Banjarmasin.
Sementara itu, proktor di SMKN 4 dengan nada serupa mengatakan bahwa pengawas silang memberi sugesti keada siswa.
“O…ada pengawas dari luar. Jadi anak-anak serius. Berbeda dengan jika diawasi guru dari sekolah sendiri”, ucapnya seraya menambahkan untuk proktor dan teknisi tidak perlu silang karena mereka yang familiar dengan kondisi laboratorium atau tempat ujian di sekolah. Dengan demikian, jika ada permasalahan, proktor dan teknisi bisa mengatasi dengan baik. (BS)
PLN KOTA BANJARMASIN DUKUNG PENUH UNBK DENGAN MENYEDIAKAN JENSET DI SEKOLAH
Banjarmasin–Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada hari pertama, Senin, 4/4/2016, berjalan lancar. Salah satu kunci utama adalah adanya supply daya listrik dari PLN sehingga tidak ada pemadaman listrik. Selain itu, sinkronisasi pada H-3 tidak ada masalah. Semua peserta UNBK hadir.
Dari hasil pengamatan penulis di SMKN 2 dan SMKN 4, Kota Banjarmasin, di setiap sekolah ada jenset dari PLN dan 3-4 orang petugas yang stand by selama UNBK berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 7 April 2016.
“Untuk SMKN 2, PLN menyediakan satu jenset besar dan tujuh jenset kecil”, ucap Kasmari seraya menambahkan untuk jenset besar disewa oleh PLN sedangkan jenset kecil milik PLN.
Sejak H-10, tambah Kasmari, PLN telah melakukan persiapan di jaringan dengan mengidentifikasi dan melakukan perbaikan pada titik-titik tertentu yang membuat listrik padam.
“Dari hasil pemeriksaan kami, ada belasan kabel yang terurai karena tali layang-layang yang berpotensi membuat aliran listrik terganggu. Semuanya sudah diperbaiki sebelum UNBK. Meskipun pekerjaan ini merupakan pekerjaan rutin kami, namun menjelang UNBK, proses perbaikan kabel kami optimalkan”, jelas Kasmari yang sudah 32 tahun mengabdikan diri di PLN.
Sementara Hanif petugas PLN yang standby di SMKN 2 Banjarmasin mengatakan bahwa telah menjadi komitmen pimpinan PLN Kota Banjarmasin untuk mensukseskan pelaksanaan UNBK.
“Ada 35 area wilayah kerja kami di Banjarmasin dan di setiap sekolah kami sediakan jenset sesuai dengan jumlah daya yang dibutuhkan”, ucapnya.
Pimpinan kami, tambah Hanif, bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada satuan pendidikan yang melaksanakan UNBK. Oleh karena itu, biaya penyediaan jenset tidak dibebankan kepada satuan pendidikan, tetapi ditanggung oleh PLN.
Penulis salut dan apresiatif terhadap kesigapan dan dedikasi para petugas PLN di kota Banjarmasin, khususnya yang bertugas di SMKN 2. Bukan hanya karena kerja keras mereka, ternyata mereka dengan tulus selama berada di sekolah selalu berdoa buat peserta didik.
“Doa kami untuk para siswa supaya bisa belajar dan mempersiapkan diri dengan tenang, mengerjakan soal dengan lancar, dan memperoleh hasil yang sangat baik”, ucap Kasmari dari bidang Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PLN Kota Banjarmasin.
Di Kota Banjarmasin ada 16 SMK dan empat SMA pelaksana UNBK tahun 2016. (BS)
Pengumuman Penilaian Buku Teks Pelajaran Tahun 2016
Download pengumuman disini (pengumuman penilaian BTP)