PENYELENGGARAAN UN YANG KREDIBEL DAN JUJUR

 Sekarang ini tidak lagi waktunya memperdebatkan ujian nasional (UN) itu perlu atau tidak tetapi saatnya untuk memberikan komitmen dan kerjasama supaya penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2009/2010 lebih kredibel dan jujur.  Demikian pengarahan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) penyelenggaraan UN yang dihadiri para eselon satu dan dua di lingkungan Depdiknas, Ketua dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, dan undangan lainnya, di Jakarta Selasa (15/12/09). 

 Menurut Mohammad Nuh, untuk menciptakan penyelenggaraan UN yang kredibel dan jujur diperlukan komitmen dari semua pihak. “Harus ada rasa kebersamaan bahwa mengurus pendidikan, termasuk menyelenggarakan UN tidak bisa sendirian tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)”, ungkap Mohammad Nuh sambil menambahkan tema UN kali ini adalah kredibel dan jujur. Artinya prestasi yang baik adalah yang dicapai dengan kejujuran. “Apa artinya dapat nilai tinggi kalau dicapai melalui kecurangan”, ungkap Menteri yang pernah menjadi Rektor ITS tersebut.

 Untuk itu menyelenggarakan UN yang kredibel dan jujur, tambah Mohammad Nuh, perlu diciptakan suasana yang kondusif sehingga peserta didik merasa senang dan  tidak takut dengan UN. Dengan demikian motivasi belajar mereka juga meningkat. 

 Djemari Mardapi Ketua BSNP dalam paparannya menjelaskan wewenang perguruan tinggi pada tahun ini lebih ditingkatkan. “ Untuk UN SMA/MA pencetakan dan pendistribusian naskah UN dilaksanakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk melakukan pemindaian lembar jawaban”,  ungkap Djemari.

 Djemari juga menambahkan setelah rakornas ini BSNP akan melaksanakan sosialisasi UN di tiga puluh tiga provinsi. Tujuannya adalah untuk  memberi pemahaman tentang penyelenggaraan  ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN)  untuk SD/MI dan SDLB serta UN untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA,  SMALB, dan SMK kepada Penyelenggara UN dan UASBN Tingkat Provinsi, Kab/Kota dan pihak terkait.

 Terkait keterlibatan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UN, Joko Santoso Rektor ITB sekaligus sebagai Ketua Majelis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia menegaskan bahwa  penyelenggaraan UN bukan tanggungjawab PTN oleh karena itu keterlibatan PTN jangan ditafsirkan mengambil alih  wewenang dinas pendidikan tetapi sebagai pertolongan.

 Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang mengatakan untuk mewujudkan penyelenggaraan UN yang kredibel dan jujur, sebenarnya tidak cukup hanya melibatkan perguruan tinggi tetapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah. “Pemerintah daerah semestinya memberikan komitmen dalam penyelenggaraan UN yang kredibel dan jujur”,  ujar Imam sambil memberikan contoh keberhasilan Bupati  Lamongan dalam penyelenggaraan  UN yang jujur pada tahun lalu.   Seraya mengulangi ucapan Bupati Lamongan, Imam mengatakan, “Saya tidak merasa malu sekiranya tingkat kelulusan UN di wilayah ini rendah, asalkan  UN diselenggarakan dengan jujur. Sebaliknya justru saya merasa malu kalau tingkat kelulusannya tinggi tetapi dicapai dengan ketidakjujuran.”  Ajakan Bupati tersebut didukung oleh semua pihak dan UN diselenggarakan dengan penuh kejujuran sehingga UNAIR memberikan penghargaan kepada Bupati atas prestasinya.

 Sementara itu dalam rapat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Bandung (17/12/09) disepakati perguruan tinggi negeri bersedia membantu penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2009/1010. Namun majelis rector tersebut belum menerima pemanfaatan hasil UN sebagai tiket masuk perguruan tinggi pada tahun 2010. Paling lambat hasil UN dapat digunakan sebagai tiket masuk perguruan tinggi pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *