Telaah Draf Standar Nasional Pendidikan

BSNP Libatkan 84 Pakar  dari Akademisi, Praktisi, dan Birokrasi

BSNP sebagai badan independen yang memiliki kewenangan mengembangkan standar nasional pendidikan melakukan telaah draf standar nasional dengan melibatkan 84 pakar dari akademisi, praktisi, dan birokrasi. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, tanggal 13-14 Mei 2017 untuk  standar isi kelompok MIPA serta IPS dan PPKn. Tahap kedua, tanggal 20-21 Mei 2017  untuk kelompok Agama dan Budi Pekerti serta Bahasa, Seni, dan PJOK. Tahap ketiga, tanggal 27-28 Mei 2017 untuk standar pendidikan kesetaraan dan standar pengelolaan.

Menurut Kiki Yuliati Sekretaris BSNP mengingat ada keterbatasan anggaran, BSNP belum bisa melibatkan banyak pakar dalam kegiatan telaah draf standar. Oleh karena itu untuk masing-masing standar dibatasi 14 orang penelaah dengan catatan 10 orang dari Jakarta dan 4 orang dari luar Jakarta.

“Meskipun jumlah penelaah terbatas, namun BSNP dapat menetapkan kriteria penelaah yang benar-benar bisa berkontribusi dalam menelaah draf standar, sehingga BSNP tetap dapat menghasilkan standar yang bagus”, ucapnya di dalam pleno BSNP seraya menambahkan tim penelaah mewakili unsur akademisi, praktisi, birokrasi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kegiatan penelaahan draf standar isi kelompok agama dan budi pekerti, misalnya, penelaah meliputi enam unsur agama yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Mereka ada yang dari akademisi dan birokrasi di Kementerian Agama.

Keterlibatan Kementerian Agama dalam menelaah draf standar isi sangat penting sebagaimana disampaikan oleh seorang penelaah dari Kementerian Agama.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, otoritas pengelolaan pendidikan keagamaan ada pada Kemenag. Oleh karena itu, BSNP perlu melibatkan Kemenag dalam pengembangan standar isi”, ucap Suwendi Kepala Seksi Bina Karir dan Profesi Pendidikan Agama Islam Kemenag.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Suryadi sebagai koordinator kegiatan menyampaikan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan merupakan kewenangan BSNP dan dalam proses pengembangannya BSNP selalu melibatkan para pemangku kepentingan dari kementerian atau direktorat terkait. Mengingat masalah agama merupakan hal yang sensitif, BSNP menyambut baik usulan dari pihak Kemenag untuk dilakukan penelaahan draf standar, di luar kegiatan yang telah dilakukan BSNP.

“Khusus untuk pengembangan standar isi kelompok agama dan budi pekerti, BSNP akan memberikan draf standar untuk ditelaah oleh pihak Kemenag sebelum dilakukan uji publik pada bulan Agustus 2017”, ucapnya.

Draf standar isi akan diberikan kepada Kemenag untuk ditelaah secara intensif dengan melibatkan sebagian tim ahli, anggota BSNP, dan penelaah yang ditetapkan Kemenag. Sehubungan dengan rencana tersebut, BSNP akan mengirim surat resmi ke Kemenag.

Secara terpisah Kiki Yuliati mengusulkan supaya draf yang dibahas bersama Kemenag tidak hanya draf standar isi Agama Islam, tetapi juga untuk agama yang lain, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu.  Dengan mekanisme seperti ini, standar sebagai sebuah konsensus dapat dipenuhi. (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *