PTN TERIMA HASIL UN

Peningkatan Mutu dan Kredibilitas UN Terus Dilakukan

Kamis, 28 April 2016, Kota Bandung menjadi saksi  sejarah dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2016 dengan diserahkannya hasil Ujian Nasional (UN) SMA sederajat kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN.

Acara penyerahan dilakukan langsung oleh Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Ketua Panitia SNMPTN Rochmat Wahab Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, didampingi oleh  Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, Sekretaris Jenderal, Dirjen Dikdasmen, Kepala Balitbang, Irjen, Kepala Puspendik Kemdikbud, Ketua BSNP,  Rektor ITB, UPI, dan UNPAD.

“Alhamdulillah, acara serah terima berjalan lancar. Terimakasih atas kerja sama semua teman-teman BSNP, terutama tim UN”, ungkap Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP meluahkan rasa syukurnya melalui pesan singkat  group WA BSNP.

Lebih lanjut, Ucok panggilan Zainal A. Hasibuan, menambahkan dengan adanya penyerahan hasil UN ini kredibilitas dan pengakuan masyarakat terhadap hasil UN semakin menguat. Demikian juga perhatian perguruan tinggi terhadap hasil UN juga meningkat.

Dengan mengutip pernyataan Rektor ITB, Ucok mengatakan bahwa ITB sudah menggunakan hasil UN  sebagai bentuk akuntabilitas  kepada publik. Sementara menurut Rektor UNY fungsi hasil UN adalah sebagai correcting factor dan memperkaya pertimbangan terhadap nilai rapor dari masing-masing satuan pendidikan.

Isu Kebocoran Soal Menjadi Usang

“Saya betul-betul bersyukur, sebab UN dianggap semakin kredibel dan akseptabel, sehingga isu kebocoran soal atau kunci jawaban menjadi usang dan tidak menarik perhatian masyarakat”, ucap Ucok seraya mengucapkan alhamdulillah dan terimakasih beberapa kali sebagai ekspresi rasa syukurnya terhadap kerja keras semua pihak yang terlibat selama ini.

Terkait dengan pertanyaan wartawan terkait masalah kebocoran soal dan kunci jawaban, dengan mengutip pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ucok mengatakan bahwa perlu dibedakan antara kriminalisasi UN dan substansinya.

“Kita tidak mungkin menghilangkan kejahatan di muka bumi ini, termasuk kejahatan dalam pelaksanaan UN dengan membocorkan soal atau kunci jawaban. Dengan adanya indeks integritas dan dipakainya hasil UN dalam proses seleksi mahasiswa baru, isu kriminalisasi UN sekarang ini sudah usang. Oleh karena itu mulai saat ini  kita akan  lebih fokus kepada perbaikan pelaksanaan UN ke depan”, ungkap Menteri sebagaimana ditirukan Ketua BSNP via telepon kepada penulis.

Terkait dengan substansi UN, tambah Menteri, harus mendapat perhatian lebih banyak untuk perbaikan pelaksanaan UN pada masa mendatang. Perbaikan harus dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir.  Pada tingkat hulu, kualitas soal dan proses penulisan soal menjadi penting untuk selalu ditingkatkan, termasuk meningkatkan soal yang bersifat Higher Order Thinking (HOT).

Terobosan UN

Dalam forum ini juga dibahas beberapa terobosan yang  telah dilakukan oleh BSNP sebagai penyelenggara UN dan Balitbang Kemdikbud sebagai pelaksana UN.

Menurut Ucok diantara terobosan yang dirasakan dalam pelaksanaan UN 2016 dan perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang adalah perluasan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pembentukan testing center di daerah, pelaksanaan UN yang lebih dari satu kali, dan rencana pelaksanaan skoring menggunakan metode yang modern, yaitu dengan Item Response Theory (IRT).

“Peran BSNP menjadi sangat penting sebagai penyelenggara UN untuk melakukan terobosan-terobosan ini,  supaya hasil UN lebih kredibel, akseptabel, dan akuntabel”, ucap Ucok.

Tindak Lanjut

Lebih lanjut, Ketua BSNP mengingatkan ada hal yang perlu ditindaklanjuti BSNP sesuai dengan pesan Kepala Puspendik, terkait dengan pemanfaatan hasil UN bagi siswa yang mengikuti UN Perbaikan.

“Perlu dibuat surat edaran dari BSNP tentang pemanfaatan hasil UN bagi siswa yang mengikuti UN Utama dan UN Perbaikan. Dalam hal ini, nilai yang digunakan adalah nilai yang terbaik. Dengan demikian tidak ada peserta UN yang dirugikan oleh pengguna”, ucap Ucok menirukan pesan Kepala Puspendik seraya menambahkan edaran ini idealnya dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya. (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *