PESAN ANIES KEPADA PESERTA REMBUKNAS: Mari kita kembalikan Tradisi Jujur di Sekolah

Anies Baswedan membuat kebijakan baru dengan menghilangkan fungsi Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan. Kebijakan ini diberlakukan pada pelaksanaan UN tahun 2015. Meskipun UN tidak lagi menentukan kelulusan, praktik kecurangan dalam UN juga belum hilang. Apa yang salah dengan pelaksanaan UN? Bisakah kecurangan diukur? dan Bagaimana mengukur kecurangan dalam UN?.

Menurut Anies kejujuran itu sulit diukur, yang bisa diukur adalah tingkat kecurangan berdasarkan pola jawaban yang salah.

Anies juga menyayangkan tingkat kecurangan yang masih tinggi dalam pelaksanaan UN, meskipun UN tidak lagi menentukan kelulusan.

“Potret rendahnya integritas ini jika tidak kita intervensi, kita memiliki dosa dalam menentukan wajah masa depan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut Anies meminta kepada peserta Rembuk Nasional untuk menyampaikan pesan kepada pemangku kepentingan pendidikan di wilayah masing-masing. Pesan yang perlu disampaikan adalah: “Hentikan praktik contek menyontek dalam UN” Untuk meningkatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tidak perlu kerja keras, cukup satu perintah, jangan menyontek, jangan bagikan kunci jawaban yang tidak jelas.

Dulu masyarakat melaporkan kecurangan kepada Kementerian. Sekarang negara yang mengumumkan terjadinya kecurangan melalui tingkat IIUN.

Sebagai bentuk apresiasi bagi satuan pendidikan yang mencapai indeks integritas tinggi, Kementerian akan memberikan piagam penghargaan kepada 11.700 sekolah di kwadran satu dan dua. Piagam penghargaan untuk dipasang di sekolah, untuk menumbuhkan rasa bangga kepada siswa. Sekolah yang tidak menerima piagam, berarti ada masalah. Penyerahan piagam dilakukan melalui upacara penyerahan piagam dari Bupati kepada kepala sekolah.

“Mari kita kembalikan tradisi jujur di sekolah. Karena sekolah kita memiliki tradisi jujur”, pesan Anies mengakhiri sambutan dalam acara penutupan Rembuknas (23/2/2016). (BS)

You may also like...

2 Responses

  1. aqmal says:

    Saya sepakat dengan penghapusan UN sebagai penentu kelulusan dan niat baik bpk menteri mengembalikan budaya kejujuran yang menurut pendapat saya UN. Memang syarat akan kecurangan di dalam UN para pelajar dari tingkat dasar, menengah dan atas / kejuruan diajarkan mencuri secara masif, sistematis dan terstruktural bagaimana tidak guru memberikan lembar jawaban kepada peserta UN, pengawas pura2 tidak mengetahuinya. Benar kata pak Menteri kita bertanggung jawab atas wajah masa depan Indonesia karena Kementrian pebdidikan dan kebudayaan adalah sebagai kawah candradimuka u/ membentuk masa depan bangsa yang berilmu pengetahuan luas skil kemampuan yang dapat bersaing dan ygbtakbkalah penting adalah berkepribadian dan berkebudayaan sebagai jati diri anak bangsa Indonesia.

  2. materiku says:

    saya setuju dengan pendapat bapak menteri, karena banyak juga pengawas UN yang pura-pura tidak melihat ketika siswa menyontek, ada juga pengawas yang sangat mengawasi ketat murid nya ketika UN, tetapi kebanyakan pengawas UN pura-pura tidak melihat ketika siswa nya menyontek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *