KOMISI D DPRD GARUT DIALOG TENTANG UN CBT DENGAN BSNP

 

DPRD-Garut

BSNP–Jakarta Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau Computer Based Test (UN CBT) menjadi perhatian banyak pihak, termasuk anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Garut Jawa Barat. Pada tahun 2015, di Garut ada dua sekolah yang menyelenggarakan UN CBT, yaitu SMAN 1 dan SMKN 1 Garut. Untuk memperoleh informasi lebih jelas dan komprehensif tentang UN CBT, delapan orang anggota dewan tersebut melakukan kunjungan kerja ke BSNP pada hari Selasa (19/5/2015). Kedelapan orang tersebut adalah Asep De Maman (PPP), Kartono (PKS), Cucu Rodiah (Golkar), Hj. Uum Sumartini (Golkar), Majmudin Ma’aruf, Toni Alamsyah (Hanura), Iyus Rustaman (PAN), dan Budi Setiawan (Demokrat).

“Maksud kunjungan kami ke BSNP adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas mengenai mekanisme penetapan sekolah pelaksana UN CBT. Di Garut sebenarnya banyak sekolah yang sudah siap melaksanakan UN CBT, namun pada tahun 2015 ini ternyata hanya ada dua sekolah saja yang ditetapkan, sehingga banyak pertanyaan dari masyarakat kepada anggota Komisi D yang menangangi bidang pendidikan”, ucap Asep De Maman Ketua Rombongan kunjungan kerja tersebut.

Dalam penjelasannya, T. Ramli Zakaria mengatakan bahwa pelaksanaan UN CBT tahun 2015 merupakan rintisan sehingga jumlah sekolah yang melaksanakan UN CBT perlu dibatasi.  BSNP, tambah  Ramli, telah menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan UN CBT yang  memuat mekanisme dan prosedur penetapan sekolah pelaksana UN CBT.

“Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah rasio jumlah komputer dengan siswa dengan perbandingan 1:3.  Persyaratan ini yang belum bisa dipenuhi oleh banyak sekolah”, ucap Ramli.

Bambang Suryadi Sekretaris BSNP menambahkan, pada tahun 2015 ada sekitar 700 sekolah yang diusulkan. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya ada 585 sekolah yang layak menerapkan UN CBT. SMP hanya ada 42 sekolah, sedangkan SMA ada 138 sekolah dan SMK ada 405 sekolah.

Sementara itu, Zainal A. Hasibuan Ketua  BSNP, pada awal pertemuan, menjelaskan pentingnya standarsasi dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Sejak 2003, sistem pendidikan nasional kita menerapkan pendidikan berbasis standar atau standard based education. Dengan pendidikan berbasis standar ini, kita ingin meningkatkan kualitas atau mutu lulusan satuan pendidikan, yaitu lulusan yang unggul dan berdaya saing”, ungkap Zainal.

Selain membahas UN CBT, dalam pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut, juga muncul pertanyaan tentang  implementasi Kurikulum 2013, proses pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), nasib sekolah eks Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dan disparitas antar daerah dalam pendidikan.

Pada akhir pertemuan, Ketua BSNP menyerahkan dokumen yang terkait dengan standar nasional pendidikan yang telah dikembangkan, pelaksanaan UN tahun 2015, dan petunjuk teknis UN CBT. Forum dialog seperti ini menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi BSNP dan pemangku kepentingan pendidikan  di daerah, termasuk anggota DPRD Kabupaten Garut. (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *