HAKIM PTUN JAKARTA MENANGKAN BSNP ATAS GUGATAN UNPK

HAKIM PTUN JAKARTA

MENANGKAN BSNP ATAS GUGATAN UNPK

 

BSNP Jakarta —- Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas gugatan terkait pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) oleh Yohanna M.L. Gultom. Majelis Hakim menyampaikan putusan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014 dengan nomor Salinan Putusan: 177/G/2014/PTUN-JKT.  Majelis hakim yang menangani kasus ini terdiri atas Elizabeth I.E. H.L Tobing, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Haryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan BSNP dengan No. 1378/BSNP/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, yang menyebutkan bahwa “….peserta didik yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam UN Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014, karena ijazah Paket A yang dimiliki baru berusia 2 tahun. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peserta UN Paket B harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan setingkat lebih rendah minimum berusia 3 tahun. Usia ijazah pada satuan pendidikan setingkat lebih rendah 2 tahun jika peserta didik menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan hasil tes IQ > 130 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BSNP”.

Kisahnya, bermula dari surat seorang dosen fakultas ekonomi dari perguruan tinggi ternama di Depok yang disampaikan ke BSNP. Pihak penggugat memiliki seorang anak yang lulus Paket A pada tahun 2012 dan ingin mendaftarkan anaknya untuk ikut ujian Program Paket B pada tahun 2014. Oleh pihak Dinas Pendidikan Jakarta, permohonan tersebut tidak diterima sebab usia ijazah Paket A kurang dari dua tahun dan hasil test IQ anak yang bersangkutan adalah 127, sementara yang disyaratkan dalam POS UN adalah 130.

Namun sang penggugat masih  tidak bisa menerima penjelasan  dari dinas dan tetap minta supaya anaknya bisa ikut ujian. Alasannya, anak tersebut akan diajak ke Amerika, mengikuti ibunya yg mendapat beasiswa dari Full Bright.

Akhirnya Dinas Pendidikan Jakarta memberi surat pengantar ke BSNP dan masalah tersebut dibahas dalam rapat pleno.Keputusan pleno BSNP menyatakan bahwa yang bersangkutan tetap tidak bisa ikut ujian. Dalam hal ini BSNP konsisten dengan regulasi yg ditetapkan di dalam POS.  Selanjutnya BSNP menulis surat ke Dinas Pendidikan DKI.

Menurut pandangan penggugat, anak yang memiliki kemampuan istimewa, boleh diberi percepatan melalui program akselerasi dalam pendidikan kesetaraan. Dengan program akselerasi, usia ijazah Paket A yang kurang dari dua tahun tersebut tidak bermasalah. Namun, sampai saat ini program akselerasi hanya ada dalam pendidikan formal dan tidak ada dalam program pendidikan kesetaraan. Atas alasan belum diselenggarakannya program akselerasi di pendidikan nonformal inilah, penggugat mengajukan perkara ini ke PTUN.

Dalam proses pengadilan yang dimulai tanggal 10 September 2014, BSNP diwakili oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut pertimbangan Hakim, bagian yang menguatkan untuk memenangkan BSNP dalam perkara ini adalah gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat salah sasaran. Semestinya gugatan tersebut tidak ditujukan ke BSNP tetapi kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar yang menangani pelaksanaan pendidikan, termasuk program akselerasi. Karena salah sasaran, maka seluruh dalih gugatan ditolak dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000. (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *