AUDIENSI BSNP DENGAN MENTERI RISET DAN DIKTI

AUDIENSI BSNP DENGAN MENTERI RISET DAN DIKTI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akan Ditinjau Kembali

dikti

BSNP Jakarta— Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 pada era Mohammad Nuh akan ditinjau kembali. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang mengembangkan standar nasional pendidikan untuk menelaah kembali SNPT tersebut. Menteri menyampaikan hal tersebut dalam audiensi dengan anggota BSNP pada hari Kamis (11/12/2014) di Gedung BPTT II Lantai 24 Jl. Mh. Thamrin Jakarta.

ristekMenurut Muhammad Nasir banyak peraturan terkait dengan pendidikan tinggi yang perlu ditinjau kembali, termasuk SNPT, diantaranya adalah yang terkait dengan beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS).

“Kalau perlu diperbaiki (SNPT), ya diperbaiki, jika peraturan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan”, ucap Menteri yang lahir di Ngawi lima puluh empat tahun lalu.

Sementara itu, Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dalam paparannya menyampaikan bahwa BSNP mulai mengembangkan SNPT pada tahun 2010. Namun standar tersebut baru ditetapkan menjadi Peraturan Menteri pada tahun 2014 dan langsung memperoleh banyak respon dari lapangan.

“Selama dua tahun terakhir ini banyak produk hukum yang terkait pendidikan tinggi, seperti Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dan Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi”, ucap Zainal yang didampingi oleh Sekretaris dan enam anggota BSNP lainnya, sementara tiga anggota lagi berhalangan hadir.

Menanggapi hal tersebut, Menteri yang meraih doktor dalam bidang akuntansi dari University of Science Malaysia tahun 2004 tersebut meminta BSNP untuk melakukan penelaahan kembali yang hasilnya dibuat dalam bentuk anatomi hukum dari masing-masing peraturan.

“Perlu dibuat anatomi hukum mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai ke Peraturan Menteri yang terkait dengan pendidikan tinggi, sehingga terlihat keterkaitan serta konsistensi atau inkonsistensi antar produk hukum tersebut”, ucap Menteri yang menerima anggota BSNP nampak santai dengan memakai baju putih lengan pendek.

Dalam waktu dekat, tambah Nasir, juga akan dilakukan penelaahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Menteri lulusan Pondok Pesantren Mambaul Ilmi Asy-syar’y Sarang Rembang tersebut juga menyampaikan impiannya tentang produk riset dan teknologi di Indonesia.

“Hasil penelitian dari perguruan tinggi harus memiliki daya saing internasional (international competitiveness) dan harus mendukung terciptanya inovasi-inovasi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja” ucapnya seraya menambahkan perlunya dilakukan pencampuran (blanding) antara istilah riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk mencapai impiannya tersebut.

Terkait dengan nomenklatur kementerian, menurut Menteri yang meraih S2 dari Program Pascasarjana UGM tersebut, saat ini pihak kementerian telah mengusulkan perubahan nomenklatur kepada Presiden, yang semula Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *