AUDIENSI ASAH PENA DENGAN BSNP

AUDIENSI ASAH PENA DENGAN BSNP 

Pelaksanaan UNPK 2015 Akan Ditinjau Kembali

Jakarta, BSNP—- Perhatian Pemerintah terhadap sekolah rumah masih belum optimal. Belum ada payung hukum yang jelas tentang eksistensi  sekolah rumah atau home schooling. Selama ini keberadaan sekolah rumah dalam undang-undang sistem pendidikan nasional masih dikatagorikan sebagai ’satuan pendidikan nonformal lainnya”.

 Demikian salah satu catatan penting dari audiensi pengurus ASAH PENA (Asosiasi Sekolah Ruah dan Pendidikan Alternatif) dengan anggota BSNP pada hari Selasa (11/11/2014) di Jakarta. Turut hadir dalam acara ini Seto Mulyadi yang nota bene juga anggota BSNP periode 2005-2009 dan jajaran pengurus Asah Pena dari berbagai wilayah di Indonesia.

 Menurut Kak Seto (panggilan akrab Seto Mulyadi), ASAH PENA dibentuk pada tahun 2006 di  Jakarta dengan tujuan untuk mengorganisir dan melayani keluarga-keluarga penggiat pendidikan alternatif, serta menjembatani antara keluarga pesekolah rumah, dan pendidikan-pendidikan alternative pada umumnya dengan pemerintah.

Pendidikan Alternatif dapat, tambah Kak Seto, berupa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Sekolah Alam, Bimbel (Bimbingan Belajar), Sekolah Inklusi, Sekolah Terbuka dalam Pendidikan Khusus danLayanan Khusus (PK-LK). Pendidikan alternative ini memberikan pilihan lain bagimasyarakat untuk mendidik anak-anak mereka selain di sekolah formal yang sudah ada.

Dalam kesempatan tersebut, pengurus ASAH PENA juga menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun 2015. Menurut mereka, pelaksanaan UNPK tahun 2015 kurang berpihak kepada peserta didik dari sekolah rumah.

“Sejak tahun 2012 UNPK dilaksanakan bersamaan dengan UN Formal. Bedanya, UN Formal dilaksanakan pada pagi hari, sedangkan UNPK dilaksanakan pada sore hari. Tetapi, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014, UNPK tahun 2015 dilaksanakan setelah pengumuman UN Formal. Dengan demikian peluang untuk masuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi negeri akan terhambat”, ungkap Kak Seto.

 Menanggapi aspirasi tersebut, BSNP akan membahas kembali waktu pelaksanaan UNPK dengan Direktorat terkait dan Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 “Kita akan membahas masalah ini dengan Direktorat terkait dan Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”, ungkap T. Ramli Zakaria anggota BSNP yang sekaligus sebagai Koordinator Penyelenggaraan UN tahun 2015.

 Sementara itu Bambang Suryadi, Sekretaris BSNP menyampaikan bahwa saatini sedang dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kegiatan ini dikoordinir oleh Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 “ASAH PENA bias menyampaikan beberapa masukan untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas sehingga keberadaan sekolah rumah memiliki payung hukum yang kuat”, ujarnya.  (BS)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *