BSNP DAN BAN S/M BAHAS INSTRUMEN AKREDITASI

Standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu diturunkan dalam bentuk instrumen akreditasi sekolah/madrasah bersarkan Kurikulum 2013 yang disusun oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Format instrumen akreditasi tidak perlu dirombak total, tetapi substansi yang ada  dalam standar nasional pendidikan perlu diakomodasi dalam instrumen. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi  antara standar nasional pendidikan  dan instrumen akreditasi.

Demikian salah satu kesepakatan bersama antara BSNP dan BAN S/M dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang sidang BAN S/M di Jakarta (22/10/2014). Hadir dalam rapat ini seluruh anggota BAN S/M dan Ketua serta Sekretaris BSNP.

”BAN S/M saat ini sedang mengembangkan instrumen akreditasi berdasarkan standar nasional pendidikan dan Kurikulum 2013”, ucap Abdul Mu’ti dalam sambutannya seraya menambahkan bahwa siklus berlakunya masa akreditasi adalah lima tahun.

Namun, tambah dosen UIN Syarif Hidayatullah tersebut, karena terbatasnya dana dan banyaknya jumlah sekolah/madrasah, ada sekolah yang belum bisa diakreditasi kembali setelah habisnya masa lima tahun tersebut.

Sementara itu, Bambang Suryadi Sekretaris BSNP mengatakan bahwa sampai saat ini ada empat standar nasional yang sudah disempurnakan dan menjadi payung Kurikulum 2013, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Untuk empat standar lainnya (sarana dan prasarana, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan), selama masih belum ada penetapan dari Menteri, masih menggunakan standar yang lama.

Ketua BSNP Zainal A. Hasibuan menekankan perlu adanya peta akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan jenjang dan hasil akreditasi sebagai bahan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.

”Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai data dalam melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan oleh BSNP”, ucapnya.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), syarat sekolah/madrasah penyelenggara UN yang mensyaratkan memiliki peserta UN minimal 20 orang untuk sekolah yang sudah terakreditasi, dengan alasan efisiensi, perlu ditinjau kembali. Sebab kondisi di lapangan, ada sekolah yang terakreditasi A tetapi karena peserta didiknya kurang dari 20 orang, harus menginduk ke sekolah yang akreditasinya lebih rendah (B atau C).  UN sebagai instrumen penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah, seharusnya dapat mendorong sekolah/madarasah untuk mengoptimalkan proses akreditasi. (BS)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *